Ramadan, Wali Kota Risma Jamin Harga Daging Stabil

Editor

Zed abidien

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memberi keterangan di hadapan awak media setelah melaporkan masalah di Kebun Binatang Surabaya (KBS) di gedung KPK, Jakarta (20/1). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memberi keterangan di hadapan awak media setelah melaporkan masalah di Kebun Binatang Surabaya (KBS) di gedung KPK, Jakarta (20/1). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjamin harga daging selama Ramadan hingga Idul Fitri aman. Pasalnya, Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan ribuan sapi untuk mengantisipasinya. "Sekarang sapinya di Madura," kata Risma di Balai Kota Surabaya, Senin, 30 Mei 2016.

Menurut Risma, sejak dua tahun lalu, Pemerintah Kota Surabaya melalui rumah pemotongan hewan dan Dinas Peternakan Surabaya membeli sapi di Madura dan menggemukkannya di sana pula. "Nantinya, setiap hari kami akan potong 25 ekor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Surabaya," tuturnya.

Melalui cara ini, Risma berharap harga daging di Kota Surabaya tetap stabil dan tidak ada kenaikan. Walaupun, saat ini harga daging sapi di Kota Surabaya antara Rp 110-120 ribu. "Jadi, insya Allah amanlah," katanya.

Selain itu, Risma juga memastikan harga kebutuhan pokok dan sembako jelang puasa aman. Sebab, ia juga telah menggalakan pasar murah. "Kami sebenarnya sejak dua minggu lalu sudah menggelar operasi pasar murah," katanya.

Bahkan, saat puasa nanti, Risma juga akan menggalakan bazar Ramadan untuk mengantisipasi harga sembako yang naik-turun. "Jadi, sudah kami persiapkan semuanya," ujarnya.

Sedangkan Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando mengatakan sudah ada lima langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri.

Adapun lima langkah itu adalah pemantauan kondisi faktual pasar komoditas pangan; melakukan kajian dan penelitian untuk pemutakhiran data komoditas pangan dengan tingkat akurasi yang tinggi; melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis, dinas teknis terkait, asosiasi, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); dan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki mekanisme penyimpanan komoditas pangan. Serta, "Perilaku para pelaku usaha dalam komoditas pangan juga akan kami awasi," katanya.

MOHAMMAD SYARRAFAH