TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Kristianto menyebutkan rendahnya kesadaran pengusaha dan kalangan perbankan untuk mengikuti sensus ekonomi 2016.
Sensus ekonomi dimulai pada 1 Mei dan berakhir pada 31 Mei 2016. Namun, hingga saat ini, tidak semua pengusaha dan kalangan perbankan terbuka ketika petugas sensus ekonomi mendata mereka. Pengusaha sektor menengah dan besar rata-rata takut sensus berhubungan dengan pajak. Sedangkan kalangan perbankan takut kerahasiaan data keuangan mereka bocor.
Padahal kerahasiaan data yang diberikan individu dijamin oleh BPS sesuai dengan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. “Banyak pengusaha yang sengaja menutupi pendapatan dan pengeluaran mereka karena takut terkena pajak,” kata Bambang kepada Tempo di sela rapat koordinasi daerah Tim Pengendali Inflasi Daerah DIY di kantor perwakilan Bank Indonesia, Selasa, 24 Mei 2016.
Menurut Bambang, baru 57 persen atau 300 ribu responden yang sudah mengisi data sensus ekonomi. Padahal data BPS menunjukkan terdapat 500 ribu pengusaha yang terdaftar di BPS. Bambang mengatakan sejumlah pengusaha yang sulit membuka data di antaranya pengusaha pusat perbelanjaan, gerai di mal, dan minimarket. Untuk kalangan perbankan juga sama, mereka resisten ketika petugas bertanya ihwal target pendapatan dan pengeluaran. Hal yang sama terjadi pada perusahaan-perusahaan jasa keuangan.
Untuk mengatasi persoalan itu, kata Bambang, BPS telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengingatkan agar perusahaan jasa keuangan terbuka. “Kami juga berkomunikasi dengan Bank Indonesia ihwal sulitnya pendataan pada perbankan,” kata Bambang.
Sensus ekonomi nasional 2016 bertujuan mendata perkembangan sektor usaha non-pertanian. Ada 14 variabel yang BPS sensus, meliputi 19 sektor usaha di antaranya nama dan alamat perusahaan, kegiatan, status badan usaha, upah, jumlah tenaga kerja, dan investasi. Data sensus ekonomi menggambarkan potensi ekonomi Indonesia. Bagi pengusaha, data hasil sensus ekonomi bermanfaat untuk mengetahui informasi guna mengembangkan usahanya. Hasil sensus bisa diketahui pada Desember 2016.
Berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah petugas sensus di lapangan tidak hanya sulit mendata pengusaha besar, tapi juga penduduk yang menghuni perumahan elite di Kecamatan Kasihan, Bantul. Satu petugas sensus mendata setidaknya 100 hingga 200 responden. Mereka yang berseragam BPS dan dibekali surat tugas datang ke rumah-rumah penduduk dan bertanya punya usaha atau tidak. “Beberapa responden kurang terbuka, khususnya perusahaan-perusahaan besar,” kata petugas pengawas lapangan, Emi Surani.
Menurut dia, kalangan yang terbuka ketika petugas melakukan sensus di antaranya pondok pesantren dan sekolah. Institusi pendidikan itu punya beragam usaha di antaranya kantin, jasa cuci baju atau laundry, dan koperasi.
SHINTA MAHARANI
