TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan pegawai Maskapai Lion Air Group, mulai dari CEO Edward Sirait hingga pilot dan pramugari menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, 24 Mei 2016. Bukan tanpa rencana, mereka datang untuk menyampaikan aspirasinya kepada Komisi V DPR, terkait dengan putusan sanksi Kementerian Perhubungan.
"Kami ingin diperlakukan sama dengan perusahaan transportasi lain. Kalau memang ada kekurangan kami, kami diingatkan dan dibina," kata Edward di depan Ketua Komisi V Fary Djemi Francis. Mereka datang sehubungan sanksi yang dijatuhkan Kemenhub berupa pembekuan ground handling mereka.
Edward meyakinkan pihaknya tidak mempermasalahkan isi sanksi tersebut, tapi ia mempertanyakan proses pengambilan keputusan tersebut. “Itu sebabnya kami kemarin melaporkan ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Mabes Polri," ucap Edward.
Selain pembekuan ground handling, Kemenhub juga melarang sementara ekspansi rute baru bagi Lion Air. Sanksi ini dirasa tidak seusai dengan kesalahan yang dibuat maskapai tersebut. Sanksi itu keluar setelah adanya insiden kesalahan penurunan penumpang luar negeri yang diturunkan di terminal domestik.
Edward mengatakan sanksi penghambatan ekspansi perusahaan, juga memberatkan pihaknya. Ia menyebut saat ini sudah menyiapkan beberapa rute baru yang siap dijalankan, seperti Pekanbaru-Kerinci dan Jakarta-Tasikmalaya. "Apakah di dalam prosesnya itu sudah memenuhi perundang-undangan kita," kata Edward.
Walau beberapa kali memuji banyaknya rute yang diambil Lion Air, tapi Komisi V justru cenderung menanggapi 'curhat' Lion Air ini dengan teguran. "Kenapa Lion tidak menjalankan dulu sanksi dari Kemenhub. Biar sekalian juga instropeksi," kata Hamka Baco Kady dari Fraksi Golkar.
Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan akan menerima aspirasi dari Lion Air dan masukan dari anggota Dewan. Ia berjanji akan membawa aspirasi ini dalam rapat lanjutan bersama Kemenhub dan stakeholder lain.
EGI ADYATAMA
