TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mencatat, 4.900 kapal atau 35 persen total kapal nasional dari 14 ribu unit menganggur.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menuturkan kondisi pelayaran, baik nasional maupun dunia, berada di ambang krisis karena pelemahan ekonomi global. Pelemahan ekonomi, kata dia, menyebabkan banyak perusahaan domestik melakukan efisiensi.
Imbasnya, bisnis angkutan domestik menjadi tak bergairah."Seperti bisnis minyak yang mengurangi pekerjaan dan banyak tutup," katanya di Hotal Double Tree, Cikini, Jakarta, Senin, 16 Mei 2016. Menurut dia, jenis kapal tongkang batu barang yang menganggur tercatat sekitar 60 persen, kapal kargo umum 40 persen, dan kapal hulu migas 60 persen.
Selain ekonomi melemah, aturan transaksi perdagangan membuat industri pelayaran lesu darah. Carmelita mencontohkan, rata-rata pengiriman barang ekspor memakai kapal “si pemesan”. Hal itu sesuai dengan kontrak pembelian barang. "Pemilik barang yang mengambil barangnya, menyiapkan kapalnya sendiri," ucapnya.
Carmelita mengatakan 90 persen ekspor batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) memanfaatkan kapal importir. Kondisi inilah yang membuat banyak perusahaan kargo dan perusahaan pelayaran logistik tutup warung. Dia menuturkan kapal yang beroperasi mengalami kerugian dan hanya sedikit yang untung atau hanya kembali modal.
INSA, menurut Carmelita, berharap, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada industri pelayaran nasional. Kebijakan itu dapat berupa aturan tentang penggunaaan kapal produk-produk ekspor; skema term of trade untuk ekspor menggunakan cost, insurance, and freight (CIF); dan impor menggunakan free on board (FOB).
"Kita ingin (industri ini) sama-sama hidup," kata Carmelita. CIF adalah skema transaksi yang membuat harga barang, biaya kapal, dan asuransi menjadi satu dengan ongkos kirim. Sedangkan FOB adalah skema pembelian yang menyatukan biaya pengiriman, asuransi, dan harga barang setelah kapal sampai di pelabuhan bongkar muat.
INSA mengusulkan, pemerintah mempercepat anggaran belanja, terutama yang terkait dengan infrastruktur dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di daerah. Jika pemerintah memaksimalkan peran sebagai regulator, Carmelita yakin, pemanfaatan kapal bisa naik 20 persen.
Menanggapi keluhan INSA, Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan pemerintah telah membangun banyak pelabuhan yang dapat dimanfaatkan oleh industri pelayaran.
Terkait dengan skema transaksi ekspor, Edy sepakat dengan Carmelita. Dia ingin produk ekspor batu bara tak lagi menggunakan kapal asing. Negara importir menikmati banyak untung, kata dia, jika menjemput barang ekspor dengan kapalnya. Menurut dia, pemerintah sedang mencari cara meningkatkan penggunaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor dan impor.
Edy ingin pemerintah mampu mengoptimalkan daya guna kapal dengan melibatkan BUMN terkait. Dia mencontohkan, kapal ekspor batu bara yang pergi ke Thailand, pulangnya dapat membawa beras. "Jangan kosong, (pergi bawa) karet, pulang bawa barang konstruksi atau apalah," ucapnya.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda, Tonny Budiono, berharap, pemerintah dan operator pelayaran bekerja sama agar pemanfaatan tol laut optimal. Pemerintah, kata dia, telah membangun jalur tol laut dengan meningkatkan infrastruktur 24 pelabuhan. Selain menyiapkan sarana dan peralatan bongkar muat, pemerintah memperbaiki kapasitas sarana agar kapal besar dapat masuk.
ALI HIDAYAT
