TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan dia masih optimistis proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu watt bisa tercapai. Kunci utama agar proyek ini berhasil adalah koordinasi antar-pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
"35 ribu adalah proyek besar yang kami belum pernah punya pengalaman. Karena itu yang paling penting adalah seluruh pihak harus koordinasi," kata Sudirman saat ditemui di gedung Kementerian ESDM, Ahad, 15 Mei 2016.
Sudirman meminta semua pihak yang terlibat, mulai dari independent power producer (IPP), Perusahaan Listrik Negara (PLN), regulator di ESDM, dan pemegang saham di BUMN harus satu arah.
Baca Juga: Proyek 35 Ribu MW, Tiga Menteri Ini Harus Bersinergi
Hal tersebut juga merupakan hal yang juga diminta Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Sudirman pada Jumat lalu. Jokowi meminta Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab sektor mulai mengkaji (review) proyek ini secara total dan menyeluruh. Mulai dari kebijakan, proses penunjukan, eksekusi, hingga manajemen proyek (project management)-nya.
"Ini akan dilakukan. Termasuk kami ingin mengecek kenapa rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) hingga hari ini belum diterima revisinya. Jadi pesannya (Jokowi) itu kira-kira," ujar Sudirman.
Sebelumnya, Jokowi meminta Sudirman agar mengevaluasi program listrik 35 ribu MW. Hal ini diminta lantaran kalangan dunia usaha tengah mempertanyakan realisasi proyek listrik tersebut. Beberapa poin evaluasi menyangkut proses tender, keuangan, dan pengelolaan di PLN.
Simak: Percepatan Program 35.000 MW, Ini Realisasi Kerja PLN
Namun Sudirman menegaskan bahwa hambatan utamanya ada pada koordinasi antar-stakeholder. Beberapa masalah seperti pengadaan lahan, tidak terlalu menjadi sorotan Jokowi. "Kalau hambatan lahan kami sudah tahu lah, pengadaan lahan memang sulit tapi dari waktu ke waktu cari solusi. Izin sudah jauh lebih cepat dari sebelumnya."
Proyek pembangkit listrik 35 ribu MW ini ditargetkan rampung pada 2019. Hingga saat ini, perkembangan proyek dari sisi konstruksi sudah mencapai 10 persen. Artinya, pengadaan listrik akan mencapai kisaran 3.500 MW. Sementara itu, perjanjian jual-beli ada di kisaran 30 persen. Sedangkan sisanya masih dalam persiapan pengadaan.
EGI ADYATAMA