TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni--Terbanggi Besar, Lampung sepanjang 140 kilometer terancam mandek akibat belum tuntasnya pembebasan lahan.
"Sejak kunjungan Presiden Joko Widodo pada Februari 2016 lalu, hingga sekarang pengerjaan jalan tol mandek akibat lahan yang belum dibebaskan," kata Kepala Proyek PT Waskita Karya Marsudi di Sabahbalau, Lampung Selatan, Rabu (11 Mei 2016).
Ia mengatakan bahwa perusahaan diberikan proyek untuk pengerjaan jalan tol sepanjang 40 kilometer mulai dari Desa Sidomulyo hingga Kotabaru Lampung Selatan, namun mandek karena belum tuntasnya pembebasan lahan hingga sekarang.
Menurutnya, dari 40 kilometer itu, perusahaan baru dapat mengerjakan jalan tol yang telah dirigid sepanjang 5 km. "Seharusnya akhir Mei tahun ini pembebasan lahan harus sudah tuntas sehingga kami dapat bekerja," kata dia.
Marsudi mengaku pesimistis pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sesuai target mengingat belum tuntasnya pembebasan lahan.
"Saya tidak tahu permasalahannya seperti apa? hingga pembebasan lahan hingga sekarang belum tuntas karena yang mengurusi masalah itu ada instansi lain yang menanganinya," ujarnya.
Ia juga mengharapkan pembebasan lahan segera tuntas sehingga perusahaan dapat mengerjakan pembangunan jalan tol.
Kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman beserta anggota ke lokasi pembangunan jalan tol di Desa Sabahbalau, pada Selasa (10 Mei 2016) dapat memberikan solusi agar permasalahan lahan dapat segera teratasi.
"Saya berharap Ketua DPD dapat memberikan solusi pembebasan lahan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pembangunan jalan tol sesuai target," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta pihak terkait untuk mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera terutama ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, sepanjang 140 kilometer.
"Kami sedang reses untuk melihat langsung progres pembangunan jalan tol sesuai dengan jadwal atau tidak. Tapi terdapat hambatan di lapangan karena itu apa yang menjadi masalah teknis perlu dikoordinasikan antara intansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/Kepala BPN, BUMN, dan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunannya," kata dia, di Sabahbalau, Lampung Selatan, Selasa (10 Mei 2016).
Ia menyebutkan untuk percepatan pembangunan jalan tol itu DPD RI akan memanggil pemangku kepentingan tersebut agar pembangunan jalan bebas hambatan itu sesuai dengan target, yakni pada 2018.
Senator asal Sumatera Barat itu mengatakan bahwa pembangunan jalan tol itu harus sesuai target mengingat pada tahun 2018, akan digelar even olahraga internasional, yakni Asian Games.
Irman menjelaskan berdasarkan informasi pembebasan lahan baru mencapai 50 persen sehingga diperlukan kerja keras semua pihak agar lahan untuk pembangunan jalan tol dapat selesai.
Ketua DPD RI itu juga meminta Pemprov Lampung segera memetakan masalah pembebasan dan hasil pemetaan tersebut akan diteruskan oleh DPD ke kementerian terkait agar pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 140 km itu dapat dilanjutkan dan selesai sesuai target.
ANTARA
