TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah setempat untuk bisa mengantisipasi kenaikan harga sembilan bahan pokok dengan menggelar operasi pasar menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri.
"Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus disambung dengan perayaan Idul Fitri. Tentu kebutuhan masyarakat akan meningkat dalam berbagai hal," ujar Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan Yohanis, di ruangannya Pekanbaru, Rabu (11 Mei 2016).
Untuk itu pemerintah harus bisa mengantisipasi kenaikan harga Sembako dan ketersediaan stok barang sampai Idul Fitri nanti karena permintaan masyarakat akan jauh mengalami peningkatan.
Lebih lanjut ia juga mengimbau kepada pembisnis untuk tidak mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan momen Ramadan dan Idul Fitri dengan cara menumpuk, menimbun kebutuhan Sembako.
"Para pembisnis jangan mengambil keuntungan sesaat dengan menumpuk dan menimbun kebutuhan sembako. Lalu setelah harga naik baru dilempar pada masyarakat," ungkap legislator ini.
Komisi B yang membidangi perekonomian menginginkan pemerintah provinsi Riau untuk menindak tegas pembisnis-pembisnis yang suka menimbun barang-barang agar harga naik. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi keluhan yang rutin setiap tahunnya.
"Pemerintah dalam hal ini harus tegas untuk menindak pembisnis-pembisnis yang menimbun Sembako untuk membuat kelonjakan harga," tuturnya.
"Kalau ada kenaikannya masih dalam ring yang wajar, karena hukum pasar itu memang demikian. Semakin tinggi permintaan, tentu semakin tinggi juga harga. Akan tetapi harus ada batas minimal dan maksimal kenaikannya. Selagi ada batasnya, kita juga mengerti pembisnis menaiki harga untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada kariawan-kariawannya," tuturnya.
Katanya, dalam hal ini perlu adanya perannya Bulog dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) untuk membuat harga eceran tertinggi saat Ramadhan nantinya. Lalu, bagaimana mengantisipasi ketersediaan stok agar mencukupi untu masyarakat sampai Idul Fitri nanti.
"Disinilah peran Bulog dan Disperindag provinsi maupun daerah dibutuhkan untuk mengantisipasi harga dan menjamin ketersediaan stok barang disaat kebutuhan masyarakat meningkat," tutup legislator ini.
ANTARA
