TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku belum melihat data lengkap dokumen Panama Papers yang sudah dibuka ke publik mulai hari ini. “Saya belum lihat daftarnya. Nanti kami pakai untuk masukan ke (program) tax amnesty,” kata Bambang ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Mei 2016.
Bambang melanjutkan, data tersebut akan dilihat oleh dia dan tim. Sebab, menurut Bambang, data Panama Papers hanya berisi nama. “Kan cuma nama, enggak ada data lain,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah akan dibentuk tim khusus guna melacak keberadaan perusahaan offshore untuk sejumlah pengusaha dan pejabat di negara-negara suaka pajak (tax haven), Bambang menjawab tidak. “Enggak usah, itu bagian dari aktivitas rutin.”
Sejak dinihari tadi, publik bisa mengakses data Panama Papers melalui situs https://offshoreleaks.icij.org. Publikasi tersebut meliputi sekitar 200 ribu entitas perusahaan cangkang. Meski begitu, tak semua data dibagi ke publik. International Consortium on Investigative Journalist (ICIJ) hanya menayangkan informasi paling mendasar dari sebuah perusahaan, seperti nama perusahaan, lokasi, serta pemegang sahamnya.
Data seperti rekening bank, transaksi keuangan, surat elektronik, paspor, nomor telepon, dan korespondensi lain, yang berkaitan dengan individu dan korporasi, tak dipublikasikan.
Lebih dari seratus jurnalis dari 76 negara, yang setahun terakhir tergabung dalam proyek investigasi Panama Papers, tetap akan meneruskan penelusuran terhadap bocoran dokumen tersebut. Begitu juga dengan Tempo yang bergabung dalam konsorsium global itu.
DIKO OKTARA
