TEMPO.CO, Jakarta - The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) telah merilis dokumen milik firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. ICIJ membuka akses dokumen itu bagi publik sejak pukul 14.00 waktu Washinton DC atau pukul 01.00 WIB di situs www.offshoreleaks.icij.org.
Ini kali pertama data itu bisa diakses langsung oleh publik. Publik bisa mengakses langsung dokumen yang disebut Panama Papers itu berupa data rahasia perusahaan-perusahaan offshore dan orang-orang yang berada di belakangnya. Dalam Panama Papers, terdapat informasi mengenai perusahaan, lembaga, dan yayasan yang didirikan di 21 negara suaka pajak (tax havens), mulai dari Hong Kong hingga Nevada di Amerika Serikat.
Panama Papers juga menghubungkan orang-orang yang berada di lebih dari 200 negara. ICIJ membeberkan sekitar 320 ribu data perusahaan offshore. Dokumen yang disebarkan hanya berupa nama pemilik perusahaan serta nama perusahaannya.
Sejak bocor awal April lalu, Panama Papers telah membuat beberapa tokoh, termasuk Perdana Menteri Islandia, untuk mundur dari jabatannya. Dokumen itu berdampak pula pada reaksi puluhan pejabat dan politikus. Di Inggris, Perdana Menteri David Cameron sampai menjelaskan dugaan keterlibatannya dalam Panama Papers.
Di Indonesia, terdapat beberapa pejabat negara yang namanya disebut dalam Panama Papers. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis diketahui memiliki perusahaan yang bernama Sheng Yue International Limited. Kemudian, ada nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang juga tercatat sebagai Direktur Mayfair International Limitedm, serta calon gubenur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
(Baca: Data Panama Papers Akan Dibuka 9 Mei 2016)
Delapan ratusan nama-nama orang Indonesia masuk ke daftar itu. Mereka membuat perusahaan cangkang di British Virgin Islands, Seychelles, Bahama, Samoa, dan Panama. Presiden Joko Widodo sempat meminta data Panama Papers itu diverifikasi. Pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus atas daftar nama yang sempat beredar di sejumlah media. Meskipun, seorang pengamat perpajakan meragukan keseriusan pemerintah.
(Baca: Ungkap Panama Papers, Pengamat Ragukan Keberanian Pemerintah)
TIM TEMPO
