TEMPO.CO, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menerapkan kebijakan sewa mobil bagi semua pejabatnya. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu menghemat anggaran perawatan kendaraan dinas yang menelan biaya puluhan miliar per tahun. “Kebijakan ini diterapkan mulai 2016,” kata Sekretaris Daerah Pemkot Balikpapan Sayid Fadli, Rabu, 4 Mei 2016.
Sayid mengatakan penerapan sewa kendaraan ini diperuntukkan bagi mobil spesifikasi umum yang biasa dikendarai pejabat Balikpapan. Menurut dia, Pemkot Balikpapan tetap mengalokasikan anggaran kendaraan spesifikasi khusus, seperti halnya mobil pemadam kebakaran dan ambulans.
Untuk itu, Sayid mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan jasa penyewaan kendaraan mobil di seluruh instansi hingga kepala daerah. Sistem ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas. “Mobil sewa ini kami batasi usia penggunaannya hanya selama 3-4 tahun. Kami tidak perlu memikirkan biaya perawatan hingga pemutihan kendaraan dinas yang sudah lama,” ujarnya.
Sayid optimistis sistem baru tersebut setidaknya mampu memangkas 30 persen biaya perawatan semua kendaraan dinas Pemkot Balikpapan. Alokasi dana ini bisa dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur lainnya.
Meski demikian, Sayid mengakui sistem tersebut belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Alasannya, Pemkot Balikpapan masih terbebani biaya perawatan puluhan mobil dinas yang sudah telanjur dibeli pada tahun anggaran sebelumnya. “Sehingga penyewaan mobil tahun ini mungkin hanya 3 atau 4 unit. Sebab, mobil dinas yang telanjur dibeli dahulu kondisinya masih bagus untuk dipergunakan,” tuturnya.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendy sebelumnya sudah berulang kali menyebutkan ingin mengefisienkan anggaran daerah. Dia sempat mengeluhkan besarnya biaya perawatan mobil dinas pejabat. “Ke depannya harus lebih berhemat agar sesuai dengan komitmen pemerintah pusat,” ucapnya.
Sistem sewa kendaraan daerah ini, menurut Rizal, juga mampu mengurangi timbulnya praktek kecurangan dalam perawatan mobil dinas pejabat. Implikasinya berdampak positif pada efektifnya kendaraan dinas yang dipakai para pejabat Balikpapan. “Bisa saja penggantian ban memakai ban bekas tapi laporannya adalah ban baru saat kami pakai sistem mobil daerah. Namun, saat kerja sama dengan perusahaan rental mobil, kami bisa komplain bila perawatan kendaraan tidak maksimal,” tuturnya.
S.G. WIBISONO
