Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapkan Rp 44 Triliun, Pemerintah Perkuat Pendidikan Kejuruan  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Karyawan PT Astra Honda Motor (AHM) tengah melakukan pengetesan Honda New MegaPro di pabrik perakitan AHM di Jalan Pegangsaan, Jakarta Utara. (Dok. AHM)
Karyawan PT Astra Honda Motor (AHM) tengah melakukan pengetesan Honda New MegaPro di pabrik perakitan AHM di Jalan Pegangsaan, Jakarta Utara. (Dok. AHM)
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bersama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berencana meningkatkan program pelatihan kejuruan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

"Bayangkan, selama ini kita mengeluarkan anggaran Rp 414 triliun per tahun untuk pendidikan umum," kata Menteri Rizal saat menggelar pertemuan dengan Hanif di kantornya pada Selasa, 19 April 2016.

Menteri Rizal mengatakan idealnya Indonesia tidak meniru sistem pendidikan Amerika Serikat dan Inggris. Menurut dia, sistem pendidikan yang umum membuat sumber daya manusia Indonesia hanya jago di sektor keilmuan dan biasanya lemah di sektor skill.

Seharusnya, kata Rizal, Indonesia meniru Jerman dan Swiss, yang memperbanyak sekolah politeknik dan kejuruan. Hasilnya, kualitas tenaga kerja di Jerman dan Swiss sangat profesional. "Yang bagus seperti itu."

Karena itu, dalam empat tahun ke depan, ia berencana menggelontorkan Rp 44 triliun untuk mengadakan program pendidikan vocational training dan vocational education. Pemerintah akan bekerja sama dengan sejumlah negara sahabat dan sektor swasta. Rizal juga menggandeng Kementerian Tenaga Kerja untuk memperbaiki kualitas Balai Latihan Kerja Industri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Menteri Hanif, pemerintah sedang menggenjot percepatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang profesional. Pihaknya membutuhkan dukungan dari seluruh kementerian di sektor teknis. Tujuannya agar program peningkatan kualitas sumber daya dapat cepat terlaksana.

Dalam waktu dekat ini, Menteri Rizal dan Hanif akan membahas usulan ini ke Presiden Joko Widodo agar segera disetujui. Menurut Rizal, pemerintah saat ini tidak hanya menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi juga menggenjot peningkatan sumber daya manusia. Dia takut, setelah MEA diberlakukan, sejumlah profesi akan dibanjiri tenaga kerja asing yang lebih profesional dan tersertifikat.

Selama ini, di sejumlah sektor industri, masih ada kesenjangan skill di antara kalangan tenaga kerja. Bahkan, berdasarkan temuan Hanif, banyak buruh yang dibayar murah karena tak memiliki skill yang memadai. Sebaliknya, hanya sedikit pekerja yang dibayar mahal karena profesionalitas skill-nya.

AVIT HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

10 jam lalu

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Yandex)
Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.


Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

26 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

27 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

30 hari lalu

Penumpang melintasi rel kereta api pada jam sibuk di stasiun kereta Gare de Lyon, saat karyawan kereta melakukan aksi mogok massal, di Paris, 3 April 2018. Aksi mogok pekerja kereta di Prancis mengganggu kelancaran perjalanan kereta di Eropa terutama untuk rute perjalanan dari Prancis ke Inggris dan Brussels yang dilayani kereta Eurostar. REUTERS
Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

Jerman sedang mengalami krisis tenaga kerja sehingga meminta anak muda magang menjadi sopir trem.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

32 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

40 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

Menteri Sandiaga Uno menyebut nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 1,4 triliun. Melampaui target.


Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

47 hari lalu

Presiden Jokowi singgung produk UMKM kerupuk 'Mama Muda' saat memberikan sambutan di BRI Microfinance Outlook 2024, Menara Brilian, Jakarta Selatan, Kamis 7 Maret 2024. TEMPO/ Subekti
Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

Jokowi mengklaim kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen.


Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

54 hari lalu

PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. TEMPO/Dasril Roszandi
Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

20 Februari 2024

Ilustrasi Tenaga Honorer
Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

Tenaga honorer merupakan bagian integral dari struktur tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor publik.


TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

3 Februari 2024

Ilustrasi tenaga kerja asing. REUTERS/Marko Djurica
TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sonny Keraf, mengkritik bahwa manfaat hilirisasi lebih dirasakan tenaga kerja asing.