TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia saat ini tengah berfokus menggarap program pelayanan pembayaran pajak kendaraan sebagai upaya meningkatkan pendapatan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.
Kepala Regional X PT Pos Indonesia Rahmat Eka Haryanto, di Makassar, mengatakan daerah pertama yang disiapkan menjadi sasaran realisasi program tersebut adalah Surabaya, Jawa Timur.
"Saat ini Regional VII Jawa Timur tengah melakukan penjajakan kerjasama tentang pembayaran pajak kendaraan dimana jika bisa terealisasi akan dijadikan percontohan bagi regional lainnya di seluruh Indonesia," tuturnya, Jumat 15 April 2016.
Ia menjelaskan, penerapan program tersebut di Kota Surabaya memang sudah dalam proses. Kantor Pos Indonesia juga menyasar Kota Ambon sebagai lokasi kedua jika proses di Surabaya telah berjalan.
Sedangkan untuk Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan, Rahmat mengaku memang belum ada rencana karena masih akan melihat progres dari lokasi yang lebih dulu ditetapkan. Artinya, jika sudah diterapkan di daerah itu, dialihkan ke daerah lain.
Program ini memang dilakukan secara bertahap. Banyak hal yang akan dilalui dan melibatkan banyak pihak agar program bisa, terealisasi termasuk penyesuaian prosedur.
Soal kapan program ini bisa diberlakukan, Rahmat mengaku masih akan melihat perkembangan dari Surabaya, Jawa Timur. Sebab, Kota Pahlawan itu memang menjadi fokus utama atau yang pertama sebagai daerah percontohan penerapan pembayaran pajak STNK ke Pos Indonesia.
Jika bisa dilakukan di Surabaya, kata dia, selanjutnya akan dilakukan di Ambon, Maluku, yang menjadi wilayah regional X bersama Sulawesi.
"Setelah Surabaya, kita akan lanjutkan ke Ambon. Saya kira, jika Ambon bisa, di daerah lain, termasuk Sulsel, juga bisa," ujarnya.
Program yang menggarap pembayaran STNK ini memang menjadi salah satu agenda baru yang dijalankan PT Pos Indonesia untuk merealisasikan target pertumbuhan pendapatan hingga Rp10 triliun. Angka ini naik dua kali lipat dibandingkan pemasukan 2015 yang mencapai Rp 5 triliun.
"Kami tentu tetap berharap pada pendapatan sebelumnya, seperti pengiriman paket. Namun kami juga siap melakukan kerja sama baru agar target untuk nasional bisa mencapai Rp 10 triliun," ujarnya.
Dari target nasional itu, kata dia, mulai Januari hingga Maret 2016, telah dicapai angka Rp 1,3 triliun. Artinya memang masih kurang Rp 1,2 triliun dari 25 persen pendapatan selama 3 bulan.
Catatan Koreksi: Berita ini kami ubah pada Senin 18 Juli 2016, setelah mendapat keberatan dari PT Pos Indonesia (Persero). Judul berita dan satu paragraf di tubuh berita yang mengindikasikan bawa perpindahan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dari Kantor Samsat ke Kantor Pos sudah pasti dan tinggal dijalankan, kami ganti dengan penjelasan resmi dari PT Pos Indonesia. Terimakasih.
