TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis melaporkan, berdasarkan pemeriksaan kinerja pada 2010-2014, terdapat permasalahan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan oleh 15 provinsi dan 15 kabupaten di seluruh Indonesia.
"Permasalahan pada pemerintah daerah ini terjadi pada tahapan perencanaan kebijakan, pengelolaan program, dan pelaksanaan kegiatan," kata Harry dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2016.
Menurut Harry, permasalahan itu dapat membuat tujuan program penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan tingkat kemiskinan terhambat. "Menjadi tidak sepenuhnya tercapai," ujarnya.
Selain itu, kata Harry, upaya 112 pemerintah daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual juga belum efektif. Pemda dinilai belum memiliki strategi yang komprehensif. "SDM dan sistem aplikasi tidak siap dan perangkat regulasi belum lengkap."
BPK pun merekomendasikan kepada pemda menyusun roadmap dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan dan regulasi tersebut. "Terlebih yang menyangkut keselarasan dan kelengkapan peraturan, perencanaan kebutuhan, penempatan dan pelatihan SDM, serta sistem aplikasi yang terintegrasi," tuturnya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
