Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Hitung dan Tetapkan Harga Ayam

image-gnews
Konsumen membeli daging ayam dengan harganya yang naik kembali menjadi Rp 42.000 per kg, tiga jam sebelum para pedagang ayam mogok berjualan di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 20 Agustus 2015. Sejumlah pedagang ayam di daerah Jawa Barat sepakat mogok berdagang beberapa hari setelah harga ayam terus meroket sepanjang Agustus. TEMPO/Prima Mulia
Konsumen membeli daging ayam dengan harganya yang naik kembali menjadi Rp 42.000 per kg, tiga jam sebelum para pedagang ayam mogok berjualan di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 20 Agustus 2015. Sejumlah pedagang ayam di daerah Jawa Barat sepakat mogok berdagang beberapa hari setelah harga ayam terus meroket sepanjang Agustus. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Pemerintah segera membenahi karut-marut tata niaga ayam. "Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah hingga panjang," kata Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Masyarakat KPPU Dendy R. Sutrisno, Selasa 1 Maret 2016.

Dalam jangka pendek, menurut Dendy, Pemerintah diharapkan melakukan audit terhadap data ketersediaan Grand Grand Parent Stock (GGPS), Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS) dan Day Old Chicken (DOC); (2). Selain itu, Pemerintah juga dapat mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk DOC dan pakan. "Pemanfaatan teknologi informasi secara online juga dapat memotong rantai distribusi ayam potong," kata Dendy lagi.

Sementara dalam jangka menengah, Pemerintah diharapkan mengambil kebijakan untuk menghentikan integrasi veikal dalam industri unggas antara beberapa perusahaan besar yang menguasai produksi ayam dari hulu hingga hilir. Kebijakan ini diharapkan dapat menghidupkan peternak kemitraan dan mandiri.

Saat ini, menurut Dendy, usaha peternak mandiri diperkirakan hanya berpangsa pasar 20 persen. Pada sisi hulu, tingkat ketergantungan input (DOC dan pakan) peternak mandiri sangat tinggi disamping adanya diskriminasi perolehan input yang mengakibatkan biaya produksinya tidak seefisien peternak yang terafiliasi maupun peternak yang bermitra. Sedangkan pada sisi hilir, posisi tawar peternak mandiri terhadap pedagang ayam hidup terbilang rendah dibandingkan dominasi pasar peternak afiliasi dan mitra terintegrasi yang menguasai 80 persen pasar. "Pada kondisi sekarang, usaha ternak mandiri serba terjepit," ujarnya.

Selanjutnya dalam jangka panjang Pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan guna mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis input ayam broiler (live bird). Selain itu, Pemerintah diharapkan mengamandemen Undang-undang nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-undang no 41 Tahun 2014 yang mengatur peternakan dengan memisahkan antara bisnis GGPS, GPS, PS, pakan dan vaksin di hulu dengan usaha budidaya hingg arantai pemasaran di hilir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPPU sendiri akan fokus pada upaya penegakan hukum persaingan terhadap dugaan perjanjian eksklusif (tying agreement) dalam pembelian DOC dan pakan ternak, dugaan kartel dalam penetapan harga ayam potong (live bird), predatory pricing dalam penjualan DOC dan ayam potong (live bird), dugaan diskriminasi harga dalam penjualan DOC antara peternak mandiri dengan peternak mitra dan peternak terafilliasi, dan dugaan penyalahgunaan posisi tawar dalam hubungan perusahaan inti dan perusahaan mitra. "Kami masih menyiapkan persidangan untuk perkara dugaan kartel ayam tersebut," kata Dendy.

Dalam penyelidikan yang telah dilakukan, KPPU menduga ada kartel atau pengaturan persediaan ayam di pasaran oleh 12 perusahaan peternakan. Mereka diduga sengaja melakukan pemusnahan atau afkir indukan ayam. Hal ini dilakukan agar persediaan ayam anakan atau Day-Old-Chicken (DOC) berkurang sehingga harganya naik. Hal itu melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha.

Ke-12 pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Malindo Feedmil Indonesia Tbk (MAIN), serta PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV. Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, serta PT Hybro Indonesia.

PINGIT ARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

4 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan skema pembayaran dengan Pinjol tidak diizinkan yang akan diikuti dengan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal di lapangan. TEMPO/Prima Mulia
Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.


PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

15 hari lalu

Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock
PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.


Profil Smart Air, Pesawat Kargo Pengangkut Sembako yang Jatuh di Kalimantan

18 hari lalu

Armada Smart Air (smartaviation.co.id)
Profil Smart Air, Pesawat Kargo Pengangkut Sembako yang Jatuh di Kalimantan

Smart Air adalah perusahaan maskapai penerbangan swasta yang bergerak di bidang transportasi udara komersial


Muncul Petisi Jogja: Ingatkan Jokowi hingga Dukung Hak Angket DPR Selidiki Indikasi Pemilu Curang

23 hari lalu

Aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta, Senin, 12 Januari 2024. Foto: Michelle Gabriela Momole/TEMPO
Muncul Petisi Jogja: Ingatkan Jokowi hingga Dukung Hak Angket DPR Selidiki Indikasi Pemilu Curang

Aksi unjuk rasa di Nol KM Jogja mendukung hak angket DPR untuk selidiki indikasi kecurangan pemilu. Berikut 3poin Petisi Jogja.


Bujet Makan Siang Gratis Hanya Rp 15 Ribu, Mitra Pedagang Protes ke Airlangga: Harga Sembako Lagi Naik

29 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bujet Makan Siang Gratis Hanya Rp 15 Ribu, Mitra Pedagang Protes ke Airlangga: Harga Sembako Lagi Naik

Saat simulasi, seorang mitra pedagang mengeluhkan batas harga beli makan siang gratis yang ditetapkan Rp 15.000 untuk setiap menu.


Harga Sembako Naik, Warga Jaksel Rela Hujan-Hujanan Antre Bazar Murah Pemprov DKI

29 hari lalu

Warga menerobos hujan untuk mendapatkan sembako murah yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Harga Sembako Naik, Warga Jaksel Rela Hujan-Hujanan Antre Bazar Murah Pemprov DKI

Warga Kebayoran Lama memadati bazar sembako murah yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Kamis pagi meski diguyur hujan


Realisasi Belanja Bansos Capai Rp 12,45 T per Januari 2024, Naik 220 Persen

29 hari lalu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Realisasi Belanja Bansos Capai Rp 12,45 T per Januari 2024, Naik 220 Persen

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bansos mencapai Rp 12,45 triliun per 31 Januari 2024 atau naik 220,87 persen secara tahunan.


Dorong Ekonomi Unggulan, PITA Dukung Program Sembako Murah Heru Budi

32 hari lalu

Bendahara Umum PITA, Deni Martanti.
Dorong Ekonomi Unggulan, PITA Dukung Program Sembako Murah Heru Budi

Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta


Harga Beras Usai Pemilu 2024 di Solo Masih Tinggi, Masyarakat Diimbau Tidak Lakukan Panic Buying

36 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mencatat bahwa kenaikan harga beras saat ini, memecahkan rekor tertinggi. Di mana, harga beras medium dijual Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras premium menyentuh Rp18.500 per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Beras Usai Pemilu 2024 di Solo Masih Tinggi, Masyarakat Diimbau Tidak Lakukan Panic Buying

Harga beras di Kota Solo, Jawa Tengah, usai Pemilu 2024 masih tinggi. Masyarakat diimbau tak panic buying dan membeli beras secukupnya saja.


Sembako Murah DKI Meringankan Warga

48 hari lalu

Pj Gubernur Heru melayani warga membeli paket sembako murah di halaman kantor Kelurahan Jembatan Lima, Jakarta Barat. (barat.jakarta.go.id)
Sembako Murah DKI Meringankan Warga

Rani Mauliani menilai, distribus sembako murah yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merupakan bentuk kepedulian kepada warganya.