Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rumah Kos Mewah di Yogya Akan Kena Pajak Bisnis

Editor

Zed abidien

image-gnews
Suasana kamar di Palms Hotel, tempat yang akan dihuni tim nasional Portugal selama Piala Dunia 2014, di Campinas, Brasil, Kamis (6/2). AP/Andre Penner
Suasana kamar di Palms Hotel, tempat yang akan dihuni tim nasional Portugal selama Piala Dunia 2014, di Campinas, Brasil, Kamis (6/2). AP/Andre Penner
Iklan

TEMPO.COYogyakarta - Pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta tinggal selangkah lagi merampungkan pembahasan raperda baru untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang pondokan.

“Persoalan kos atau pondokan di Yogya selama ini masih abu-abu pengaturannya, ada kos yang tak hampir bisa dibedakan dengan hotel atau apartemen tapi bebas pajak,” ujar Wakil Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti di sela rapat paripurna dengan Wali Kota Yogyakarta, Senin, 29 Februari 2016.

Bambang menuturkan aturan pajak untuk kos-kosan mewah ini dibuat demi memenuhi rasa keadilan bagi pemilik kos lain di wilayah Kota Yogyakarta yang hanya bisa memberikan fasilitas minim dan menarik biaya sewa tak seberapa.

“Jadi pemiliknya selama ini kebanyakan hanya di Jakarta atau luar kota lain, tak sekadar menarik biaya sewa tinggi untuk usahanya, tapi juga memberi kontribusi ke daerah,” ujarnya.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pondokan, selain belum memberi kewenangan pemerintah kota untuk menarik pajak kos-kosan mewah, diketahui belum mengatur siapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berwenang sebagai penanggung jawab aktivitas kos-kosan. Raperda baru ini akan mengarahkan penanggung jawab aktivitas pondokan, yakni Dinas Ketertiban.

“Sebab, selama ini operasional kos hanya izin kecamatan, tanpa penanggung jawab jika terjadi pelanggaran,” tuturnya. Banyaknya kos tanpa induk semang dikhawatirkan memicu praktek asusila, bahkan prostitusi terselubung hingga transaksi narkoba.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini pengenaan sanksi ringan terkait dengan aktivitas di pondokan hanya diatur untuk pemilik kos. Bukan kepada penghuni kos yang diketahui melanggar aturan. “Lewat raperda ini, juga akan diatur sanksi untuk penghuni kos,” ujarnya.

Jumlah pondokan di Kota Yogyakarta, diperkirakan Bambang, lebih dari 5.000 titik. Dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Umbulharjo dan Gondokusuman.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, dalam nota jawaban atas pandangan umum fraksi yang dibacakan di DPRD Kota Yogyakarta, pun menuturkan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, kos/pondokan dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh dan memiliki fasilitas mewah, seperti AC, perlu dikenai pajak setara hotel. “Raperda baru ini akan mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang pondokan itu,” ucapnya.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

7 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

11 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


BMKG Yogyakarta Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Wisatawan Perlu Waspada saat ke Pantai

15 hari lalu

Wisatawan mengunjungi objek wisata Pantai Parangkusumo di Bantul, DI Yogyakarta, Jumat 1 Januari 2021. Pascapenutupan kawasan wisata pantai selatan Yogyakarta pada malam pergantian tahun baru, pengunjung memadati kawasan tersebut untuk menghabiskan libur tahun baru meskipun kasus COVID-19 di Yogyakarta terus meningkat. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
BMKG Yogyakarta Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Wisatawan Perlu Waspada saat ke Pantai

Seorang wisatawan asing asal Hungaria juga dilaporkan sempat terseret ombak tinggi saat sedang melancong di Pantai Ngandong, Gunungkidul, Yogyakarta.


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

16 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Yogyakarta Tutup TPA Piyungan, Bagaimana Pengelolaan Sampah Destinasi Wisata Itu di Masa Depan?

21 hari lalu

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara simbolik melakukan penutupan TPA Piyungan pada awal Maret 2024. TPA Piyungan selama ini menampung sampah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. (Dok. Istimewa)
Yogyakarta Tutup TPA Piyungan, Bagaimana Pengelolaan Sampah Destinasi Wisata Itu di Masa Depan?

Penutupan TPA Piyungan diharapkan bakal menjadi tonggak perubahan dalam pengelolaan sampah di Yogyakarta.


Sokong Wisata Berkualitas, Yogyakarta Bentuk Ekosistem Kota Kreatif

23 hari lalu

Sejumlah karya industri kreatif dipamerkan di Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) di Yogyakarta.  (Dok. Istimewa)
Sokong Wisata Berkualitas, Yogyakarta Bentuk Ekosistem Kota Kreatif

Yogyakarta memiliki unsur 5K yaitu Kota, Korporasi, Komunitas, Kampung dan Kampus, yang jadi modal mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Kreatif.


Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

23 hari lalu

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

Pemkab Tapanuli Utara merupakan pemda dengan pembuatan barita acara rekonsiliasi tercepat 2023


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

25 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

25 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.