TEMPO.CO, Cirebon - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina Hanggoro Budi Wiryawan menyatakan skema business to business pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung merupakan penugasan dari pemerintah.
"Pemerintah tidak ingin kereta cepat membebani utang negara dan rakyat. Untuk itu didorong skema b to b yang diharapkan swasta bisa masuk, bisa menjaga proyek dan semua dapat manfaat," kata Hanggoro dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Yayasan Nusa Patris di gerbong kereta wisata dalam perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, Rabu, 24 Februari 2016.
Hanggoro menjelaskan sudah beberapa periode ini pemerintah menginginkan swasta berinvestasi dengan komposisi 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan 70 persen swasta. Namun, swasta mengharapkan adanya iklim usaha yang kondusif.
"Kalau swasta mau masuk pasti yang diminta jaminan kepastian hukum, bukan jaminan finansial karena investasi itu lama," Hanggoro berujar.
Baca Juga: Menteri Jonan: Proyek Kereta Cepat Jalan Terus
Ia menyarankan kepada pemerintah agar membuat situasi lebih kompetitif di lingkup regional. Sebab, hal itu dapat berpengaruh pada minat investor yang menilai bahwa negara lain lebih kompetitif dan menarik.
Menurut Hanggoro, peraturan yang mendukung bisa menjadi daya tarik bagi swasta untuk berinvestasi di Indonesia. "Mudah-mudahan pihak swasta bisa berinvestasi di Indonesia lebih nyaman."
Heru Wisnu Wibowo, Kepala Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, membenarkan pernyataan Hanggoro. "Pemerintah berharap swasta mau berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur."
FRISKI RIANA
