TEMPO.CO, Jakarta - Meski rela melepas pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pusat tetap memberikan porsi kepemilikan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya saat ini sudah menyusun pembentukan tim kecil yang akan menyelesaikan seluruh urusan alih kelola pembangunan BIJB oleh pemerintah pusat. Salah satu tugas tim adalah merumuskan komposisi Pemprov di bandara tersebut saat dikelola oleh pemerintah nanti.
“Mana yang terbaik saja, kami menggagas, membebaskan lahan, dan membentuk BUMD sejak awal. Karena itu patut dipertimbangkan kami memiliki saham di sana, minimal 25% untuk ikut mengelola,” katanya kepada Bisnis, Selasa (16 Februari 2016).
Menurutnya, posisi Pemprov dengan pusat akan dibahas oleh tim kecil yang nantinya akan dikukuhkan oleh Kementerian Perhubungan. Tim tak hanya membahas soal komposisi namun merinci seluruh persoalan dan data kepemilikan di BIJB Kertajati. “Nanti tim ini akan difasilitasi juga oleh Kantor Kepala Staf Kepresidenan,” ujarnya.
Dengan komposisi minimal 25%, pihaknya berharap siapapun nanti yang akan mengelola bandara internasional tersebut Pemprov punya hak. Pemprov sendiri belum mengetahui apakah nantinya BIJB dikelola kementerian atau Angkasa Pura II bahkan swasta. “Ini bandara besar, maka tentu tim akan punya usulan. Saya berharap Presiden yang memutuskan siapa pengelola ke depan,” katanya.
Sementara itu, nasib BUMD PT BIJB yang awalnya akan masuk kesana, saat ini tengah dipersiapkan untuk berubah haluan. Pemprov Jabar sedang menyusun rencana perubahan Perda pembentukan BUMD yang membuat tugas kebandaraan berubah dari pengelola bandara sekaligus pengelola aerocity seluas 3.200 hektar.
Heryawan memastikan PT BIJB tidak akan berat mengelola aerocity karena tugas ini akan jauh lebih menguntungkan. Perihal masih nol-nya pembebasan lahan untuk kawasan industri dan komersial tersebut menurutnya tidak akan berat. “Siapa bilang berat? Lahan mulai kita bebaskan. PT BIJB bisa bermitra dengan swasta. Kita tidak pernah menganggap ini berat,” tegasnya.
Pembebasan lahan untuk kawasan aerocity nantinya bisa dilakukan PT BIJB dengan menggandeng mitra-mitra strategis. Pemprov Jabar diakuinya tidak akan membebankan hal ini sendirian pada BUMD yang baru berumur satu tahun ini. “Mereka bisa menata aerocitynya. Sementara kita minta PT BIJB mulai menyiapkan aerocitynya,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Jabar Deddy Taufik menambahkan tim kecil yang akan mengurusi soal teknis ini sudah diajukan ke Kementerian Perhubungan untuk disahkan. Pembentukan tim ini dilakukan agar pembahasan alih kelola BIJB bisa lebih intens dan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat kedua belah pihak. “Seluruhnya harus sinkron, jangan sampai pembangunan ini molor karena sudah sepakat ini beroperasi 2017,” katanya.
