TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga legislatif Provinsi Jawa Barat memastikan akan meningkatkan pengawasan atas percepatan penggunaan anggaran atau dana yang telah ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar tidak lama mengendap.
Apalagi berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per Desember 2015, Provinsi Jabar menempati urutan kedua provinsi dengan simpanan terbesar yang mengendap di bank dengan nilai mencapai Rp3,74 triliun. Posisinya di bawah DKI Jakarta yang berada di nomor pertama dengan nilai Rp7,84 triliun.
“Artinya kalau memang ada catatan dari pemerintah pusat, hal itu menjadi pengawasan kami ke depan supaya tidak terjadi pengendapan yang terlalu lama,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari seperti dikutip Bisnis.com, Rabu (10 Februari 2016).
Diamengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya memacu percepatan realisasi anggaran dan pembangunan sejak awal tahun di Tanah Priangan.
“Ketika kami mendampingi Bapak Presiden , Bapak Presiden mengharapkan percepatan pembangunan di daerah, yang akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Itu akan menjadi pengawasan kami,” tuturnya.
Langkah antisipasi yang dilakukan Pemprov Jabar agar tidak banyak dana mengendap adalah dengan mempercepat lelang, sebagaimana telah menjadi instruksi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Kami melihat pemerintah provinsi saat ini berdasarkan pengawasan kami, untuk beberapa item kegiatan sudah mulai melakukan lelang, dan sejak akhir tahun sudah mulai melakukan persiapan lelang,” ujarnya.
DPRD Jabar mendorong agar lelang sudah dilaksanakan sedari triwulan I/2016. Sementara tahun-tahun sebelumnya, menurut Ineu, proses lelang baru dimulai pada triwulan II pada setiap tahunnya.
“Percepatan akan menunjukkan uang yang ditransfer ke daerah tidak mengendap. Hal ini akan sangat membantu kegiatan ekonomi di bawah,” sebutnya.
Dikutip dari laman resmi DPRD Jabar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah menyusun formulasi percepatan penyerapan anggaran untuk belanja dan pembangunan infrastruktur daerah.
Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim ke daerah-daerah untuk mengidentifikasi persoalan pelaksanaan pembangunan di lapangan terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang infrastruktur.
“Sebab, tak jarang banyak pejabat atau petugas yang ketakutan atau ragu-ragu ketika hendak melakukan tender atau melaksanakan pembangunan,” katanya.
Tim yang diterjunkan ke daerah, lanjut Ardan, ditugaskan untuk berkoordinasi dan memberikan arahan terkait kendala-kendala penyerapan dan pembangunan terutama pelaksanaan proyek-proyek strategis agar bisa lebih cepat terealisasi.
