Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Struktur Freeport Kusut, Gubernur Papua Ajak Duduk Bersama

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita
Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan perlunya pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan provinsi duduk bersama membahas masa depan PT Freeport Indonesia.

"Masa depan perjalananan investasi Freeport Indonesia di Papua perlu dibahas secara komprehensif dan terpadu antara Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi bersama Pemerintah Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten di sekitar tambang perusahaan itu," katanya sebagaimana tertuang dalam rilis yang diterima Antara di Kota Jayapura, Rabu (10 Februari 2016).

Pernyataan itu disampaikan oleh orang nomor satu di Pemprov di Bumi Cenderawasih itu karena risau dengan masa depan pembangunan Papua, khususnya terkait dengan keberlangsungan operasional PT Freeport Indonesia.

Bagi Papua, kata dia, memiliki posisi dasar dalam konteks Freeport Indonesia, pertama terkait operasional Freeport Indonesia haruslah dilihat dalam konteks geo-politik yang lebih luas dan janganlah dilihat semata urusan bisnis murni.

"Investasi Freeport ini hadir di Papua sejalan dengan proses integrasi Irian Jaya ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pertengahan 1960-an. Freeport juga hadir sebagai investasi asing pertama setelah terbitnya UU No 1 Tahun 1967 perihal Penanaman Modal Asing (PMA)," katanya.

Kedua, kata dia, terkait dalam konteks perencanaan wilayah Pulau Papua dalam RPJM Nasional 2015-2019, pemerintah telah arahkan percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung adat.

"Demikian pula, dalam RPJMD Papua 2013-2018, kita mendorong Timika menjadi sentra pertumbuhan ekonomi berbasis tambang yang lebih terbuka, inklusif dan bernilai tambah. Ini berarti Papua dan pusat telah sejalan dari sisi perencanaan wilayah jangka menengah dan jangkah panjang," katanya.

Sementara untuk, aspek ketiga, kata dia, investasi Freeport Indonesia masih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan daerah Papua.

"Lihat saja, struktur PDRB Kabupaten Mimika masih tergantung 91 persen dari investasi Freeport dan ekonomi Papua masih dominan sekitar 50 persen disumbang oleh investasi pertambangan," katanya.

Menurut dia, ada sekitar 8.000 karyawan asli Papua dan keluarga besarnya yang bergantung di Freeport, sebagai tempat lapangan kerja, ditambah lagi ekonomi ikutan atau 'multiply effects' yang disebabkan oleh beroperasinya Freeport Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Menyimak situasi yang cukup pelik ini dan dampak-dampak sosial politik lokal yang terjadi di Papua, alangkah baiknya perlu ada kepastian arah terhadap keberlanjutan investasi Freeport Indonesia," katanya.

Memang, kata dia, pembicaraan kontrak karya akan dibicarakan tahun 2019, namun perlu ada tahapan dan langkah yang terukur secara komprehensif antara pusat - daerah - Freeport.

"Jangan Pemprov Papua ditinggalkan dalam proses re-negosiasi, termasuk skema divestasi Freeport Indonesia," kata Gubernur Enembe.

Sementara itu, dalam soal re-negosiasi tersebut, Sekretaris Daerah Papua Heri Dosinaen juga menjelaskan, selama ini Pemerintah Provinsi Papua telah ajukan 17 poin yang perlu dibicarakan dan menjadi kepentingan Papua.

Selain soal kontrak karya, luas wilayah, divestasi dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, Pemerintah Provinsi Papua juga ajukan poin-poin lainnya seperti tenaga asli Papua dan perannya di semua level manajemen, industri hilirisasi di perpindahan kantor Pusat Freeport ke Papua, hasil-hasil pertanian rakyat diterima di Freeport.

Lalu, poin tentang kontribusi Freeport bagi infrastruktur wilayah maupun perbaikan lingkungan hidup di sekitar tambang dan peran sosial masyarakat adat.

"Semua poin-poin itu, perlu dibahas bersama, Gubernur Enembe berharap pihak DPR dapat mendorong pembahasan yang utuh dalam melihat proses re-negosiasi dan pentingnya keterlibatan rakyat Papua dalam re-negosiasi ini," katanya.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat: Freeport Bisa Libatkan Lebih Banyak Putra Papua

18 Februari 2020

Warga saat melakukan aktifitas dulang emas dari air pembuangan limbah tailling PT Freeport yang mengalir melalui Sungai Otomona, Mil 38, Kualakencana, Timika Papua, 28 Oktober 2016. Perharinya warga dapat mendulang emas sebanyak setengah gram emas dengan biaya sewa lahan Rp 100 ribu perbulannya. TEMPO/Subekti
Pengamat: Freeport Bisa Libatkan Lebih Banyak Putra Papua

Pengamat menyatakan dipilihnya putra Papua sebagai bos baru Freeport Indonesia, membuka peluang lebih banyak melibatkan putra daerah.


Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi Freeport Diteken Hari ini

12 Januari 2018

NEGOSIASI DIVESTASI FREEPORT
Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi Freeport Diteken Hari ini

Perjanjian pengambilan saham divestasi Freeport dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah serta Inalum.


Jokowi: Indonesia Harus Dapat 51 Persen Saham Freeport

9 Januari 2018

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Raja dan Sultan se-Nusantara di Istana Bogor, Jawa Barat, 4 Januari 2018. Pertemuan ini dihadiri 88 raja dan sultan dari seluruh Indonesia, yakni 20 dari Sumatera, 17 dari Jawa, 3 dari Bali, 5 dari NTT, 4 dari NTB, 10 dari Kalimantan, 18 dari Sulawesi, 9 dari Maluku, dan 2 dari Papua. Foto/Biro Pers Istana Kepresidenan.
Jokowi: Indonesia Harus Dapat 51 Persen Saham Freeport

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus mendapatkan saham Freeport minimal 51 persen.


Freeport Indonesia Diminta Bayar Tunggakan Pajak Air Rp 5,6 T

27 September 2017

Suasana Lapangan Terbang Perintis Arwanop, Distrik Tembagapura, Timika, Papua, 29 Juni 2017. Lapangan Terbang Perintis Arwanop ini dibangun oleh PT Freeport Indonesia dengan panjang landasan pacu 461 meter dan lebar 18 meter serta berada di ketinggian 220
Freeport Indonesia Diminta Bayar Tunggakan Pajak Air Rp 5,6 T

Pemerintah Papua meminta Freeport Indonesia segera melunasi tunggakan pajak air permukaan sebesar Rp 5,6 triliun.


Masyarakat Adat Papua Minta Saham Freeport, Ini Jawaban Jonan

5 September 2017

Tambang Grassberg Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua. REUTERS/Stringer
Masyarakat Adat Papua Minta Saham Freeport, Ini Jawaban Jonan

Masyarakat adat Papua minta dilibatkan dalam divestasi saham PT Freeport. Menteri Jonan mengatakan siap menfasilitasi pertemuan dengan pemerintah.


Di Depan Projo, Jokowi: Negosiasi Divestasi Saham Freeport Alot

4 September 2017

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Rapat Kerja Nasional III Organisasi Kemasyarakatan Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Di Depan Projo, Jokowi: Negosiasi Divestasi Saham Freeport Alot

Presiden Jokowi menceritakan proses negosiasi yang alot dengan Freeport saat bicara di depan Projo.


Bahas Freeport, Para Menteri Kumpul di Kantor Sri Mulyani  

4 Juli 2017

TEMPO/Tony Hartawan
Bahas Freeport, Para Menteri Kumpul di Kantor Sri Mulyani  

Pertemuan itu untuk membahas kelanjutan bisnis PT Freeport Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat, yang merupakan afiliasi dari Freeport-McMoRan.


Tahun 2022, Batas Waktu Freeport Bangun Smelter

1 Juni 2017

Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. Pengurangan bea keluar tersebut lantaran kemajuan pembangunan fasilitas smelter Gresik yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA/Muhammad Adimaja
Tahun 2022, Batas Waktu Freeport Bangun Smelter

Pemerintah memberikan tenggat lima tahun kepada PT Freeport
Indonesia untuk membangun smelter.


Freeport Indonesia Minta PP, Tim Negosiasi Kaji Tiga Dokumen

31 Mei 2017

Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO
Freeport Indonesia Minta PP, Tim Negosiasi Kaji Tiga Dokumen

Freeport menyampaikan tiga dokumen tersebut sebagai pertimbangan Pemerintah untuk menjamin kestabilan investasi perusahaan tambang tersebut di Papua.


Dipecat, Pekerja Freeport Minta Pemerintah Turun Tangan  

17 Mei 2017

Ribuan karyawan PT. Freeport Indonesia melakukan longmarch ketika menggelar aksi unjuk rasa di Terminal Bis Gorong-gorong Timika, Papua, (10/10). ANTARA/Husyen Abdillah
Dipecat, Pekerja Freeport Minta Pemerintah Turun Tangan  

Desakan mengemuka setelah Freeport memecat 840 karyawan pada 15 Mei lalu. Pemerintah diminta turun tangan.