TEMPO.CO, Cirebon - Bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk Kota Cirebon tahun ini menurun hingga 80 persen. Diduga penyebabnya karena ketidakmampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon untuk menyerap anggaran.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon Iing Daiman, Kamis, 4 Februari 2016. “Tahun ini, bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat untuk Kota Cirebon menurun cukup signifikan,” kata Iing. Pada tahun ini Pemkot Cirebon hanya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 19,3 miliar. Angka bantuan ini, menurut Iing, turun drastis dibandingkan 2015.
Pada 2015, lanjut Iing, bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat untuk APBD murni saja mencapai sebesar Rp 99 miliar lebih. Jumlah ini masih ditambah pada APBD perubahan yang mencapai Rp 51 miliar lebih. Sehingga total bantuan Pemprov Jawa Barat pada APBD Kota Cirebon sepanjang 2015 mencapai sekitar Rp 150 miliar.
Anggaran bantuan sebesar Rp 19 miliar pada tahun ini pun, menurut Iing, sebagian besar digunakan untuk anggaran persiapan pembangunan sejumlah venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diselenggarakan di Kota Cirebon. Penggunaan anggaran tersebut di antaranya untuk optimalisasi sarana dan prasarana kolam renang Chaterine Surya di Kompleks Bima sebesar Rp 5,5 miliar, serta perbaikan jalan menuju kolam renang tersebut sebesar Rp 8,5 miliar.
Saat ditanyakan penyebab turunnya bantuan Pemprov Jawa Barat ke Pemkot Cirebon tersebut, Iing pun mengungkapkan jika dirinya tidak tahu pasti. “Namun sepertinya ada beberapa factor yang menjadi penyebabnya,” kata Iing. Salah satunya ketidakmampuan daerah untuk menyerap anggaran yang sudah diberikan pada 2015. Iing mencontohkan ketidakmampuan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Cirebon menyerap anggaran Rp 10 miliar dari Pemprov Jawa Barat pada 2015. “Bantuan tersebut seharusnya digunakan untuk pengembangan destinasi wisata, tapi tidak bisa terserap,” kata Iing.
Tidak hanya Disporbudpar, tapi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Cirebon pun, menurut Iing, juga ada yang tidak mampu menyerap bantuan dari Pemprov Jawa Barat. Namun Iing beralasan ketidakmampuan SKPD untuk menyerap anggaran bantuan dari Pemprov dikarenakan anggaran tersebut baru turun pada November. “Di akhir tahun, terlalu mepet,” kata Iing.
Sebelumnya, Kepala Disporbudpar Kota Cirebon Dana Kartiman pun mengakui jika pihaknya tidak bisa menyerap anggaran sebesar Rp 10 miliar yang menjadi bantuan dari Pemprov Jawa Barat pada 2015. “Dana sebesar itu pun harus dikembalikan ke Pemprov Jawa Barat,” kata Dana.
Penyebab tidak terserapnya anggaran tersebut, menurut Dana, disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk memenuhi sejumlah persyaratan agar bisa menyerap anggaran tersebut. “Syaratnya cukup berat, dan kita tidak bisa memenuhinya,” katanya. Syarat tersebut di antaranya tanah pada obyek wisata tersebut merupakan tanah milik pemerintah daerah. Padahal Pemkot Cirebon hingga kini tidak memiliki lahan untuk membangun destinasi wisata.
IVANSYAH
