TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan belum akan memutuskan lokasi akhir terminal gas alam cair (liquid natural gas) Blok Masela, Maluku. Sebagaimana diketahui, pemilihan lokasi di lepas laut (off shore) atau daratan (on shore) masih menjadi perdebatan.
"Saya mau ketemu dulu dengan kontraktor dan investornya biar jelas. Kalau enggak, saya belum mau memutuskan," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas terkait dengan Blok Masela di Istana Negara, Senin, 1 Februari 2016.
Jokowi juga berharap menteri-menteri ekonomi yang hadir pada rapat hari ini bisa memberikan masukan. Dengan begitu, segera muncul kejelasan soal proyek Blok Masela.
Soal penentuan lokasi Blok Masela menjadi perdebatan sejak tahun lalu. Pemicunya adalah pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) untuk mengkaji ulang lokasi Blok Masela di lepas laut.
Baca: Blok Masela Sarat Kepentingan? Staf Rizal Ramli Menjawab
Menurut Rizal Ramli, membangun Blok Masela di lepas laut terlalu memakan banyak biaya dibandingkan di daratan, lebih-kurang US$ 19 miliar dibandingkan US$ 14 miliar. Selain itu, nilai ekonomisnya juga dirasa kurang.
Dari segi risiko, menurut Rizal, Blok Masela di darat lebih aman. Hal ini mengingat belum banyak yang menerapkan terminal LNG di lepas laut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pun menjawab tudingan itu dengan mengkaji ulang rencana itu.
Baca Juga: Kisruh Blok Masela, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Rizal Ramli
Dalam rapat hari ini hadir sejumlah menteri ekonomi. Beberapa di antaranya ada Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, dan masih banyak lagi.
ISTMAN M.P.
