TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan bahwa Istana menyadari masih ada perdebatan antar sejumlah menteri mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden sudah melakukan groundbreaking proyek itu pekan lalu.
"Memang ada kita lihat perdebatan antar menteri, terkait Menteri Perhubungan dan yang lain," kata Johan di kompleks Istana, Rabu, 27 Januari 2016. Menurut dia, sejak awal sikap Presiden sudah jelas untuk meneruskan program kereta cepat ini. Namun, setelah diputuskan dan ada groundbreaking, program ini menjadi perhatian publik, termasuk DPR.
Johan memastikan bahwa Presiden akan tetap mengevaluasi dan memonitor program ini meski sudah melakukan grounbreaking. Evaluasi ini, kata dia, untuk memverifikasi berbagai masukan dari publik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. "Evaluasi terus-menerus akan dilakukan Presiden. Nanti akan ada rapat yang berkaitan dengan itu," katanya.
Mantan pimpinan KPK ini memastikan seluruh izin yang belum keluar akan terus diproses dan proses pembangunan akan terus berjalan. Tapi, ia menegaskan Presiden akan mendengar masukan yang disampaikan publik dan DPR. "Itu kan dalam proses, masih diproses Kemenhub. Jadi bukan mangkrak. Tapi memang ada masukan dari publik," katanya.
Rel kereta cepat terbentang sepanjang 142 kilometer, mulai dari Jakarta hingga Bandung. Proyek tersebut menelan biaya hingga Rp 70 triliun. Nantinya, kereta cepat juga akan terintegrasi dengan mass rapid transit (MRT) di kawasan Bandung Raya dan LRT Jabodetabek.
Presiden Jokowi pekan lalu melakukan grounbreaking di Bandung, didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak hadir dalam groundbreaking itu.
ANANDA TERESIA
