TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan alternatif jika rencana penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara tahun ini tersendat. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro mengatakan pemerintah mendorong perusahaan untuk menerbitkan obligasi.
“Karena itu, penunjukan penjamin emisinya harus cepat,” ucapnya dalam diskusi di gedung Kementerian BUMN, Kamis, 14 Januari 2016.
Kendati nasibnya masih menggantung, Aloysius berharap PMN bisa cair demi mendorong kinerja perusahaan pelat merah. Menurut dia, cairnya PMN terutama dibutuhkan oleh BUMN infrastruktur. Aloysius juga meminta agar proses pencairan PMN tidak menumpuk di akhir tahun. “Kalau bisa bertahap pencairannya. Dimulai Maret, pertengahan tahun, lalu September,” ucapnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Dalam persetujuan itu, Dewan meminta agar pencairan anggaran PMN dalam APBN 2016 ditangguhkan hingga ada pembahasan lanjutan pada APBN Perubahan 2016. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, penundaan PMN tidak akan mengganggu pelaksanaan APBN 2016.
Dalam APBN 2016, pemerintah menyiapkan PMN sebesar Rp 34,31 triliun yang dialokasikan untuk 23 BUMN. Komposisinya terdiri atas dana segar sebesar Rp 31,75 triliun dan noncash (konversi utang) sebesar Rp 2,56 triliun.
Silvester Budi Agung, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian BUMN, menyatakan akan konsisten mengusulkan bantuan dana segar bagi perusahaan. Bagi perusahaan konstruksi, seperti PT Wijaya Karya Tbk, kata dia, PMN penting untuk membantu pengerjaan proyek jalan tol.
ADITYA BUDIMAN
