Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Sebab Pemerintah Tak Segera Tagih Utang Lapindo  

image-gnews
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di acara Seminar Nasional IIGF, Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di acara Seminar Nasional IIGF, Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti
Iklan

TEMPO.COJakarta - Perusahaan minyak dan gas, Lapindo Brantas Inc, menyebutkan biaya pengeboran di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sebesar US$ 3 juta atau sekitar Rp 30 miliar. Lapindo mengklaim kebutuhan dana itu bisa dipenuhi dari sisa produksi gas yang ada di Blok Brantas.

Namun rencana pengeboran ini sontak ditanggapi dingin oleh masyarakat dan pemerintah, yang belakangan tak memberi lampu hijau terhadap rencana ini. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan ia bisa saja meminta Lapindo Brantas mulai mencicil dana talangan pemerintah mengingat perusahaan tersebut sudah mempunyai duit. 

Namun, berdasarkan perjanjian dengan pemerintah, kata Basuki, Lapindo mempunyai waktu empat tahun untuk menebus dana talangan tersebut. "Di perjanjian dengan Menteri Keuangan kan diberi waktu empat tahun. Kalau perjanjian kan bahasa hukum, tidak harus segera mencicil kan," katanya saat ditemui di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 13 Januari 2016.

Basuki mengungkapkan, Lapindo juga melakukan pengeboran untuk mendapatkan uang agar bisa membayar utang tersebut. Menurut dia, dalam perjanjian, tidak ada ketentuan kapan Lapindo harus mulai mencicil membayar utang. 

Dengan demikian, Lapindo dapat mencicil atau membayar sekaligus pada tahun keempat. "Bisa saja saya ingatkan, tapi perjanjian sendiri secara hukum begitu, dia tidak harus mulai mencicil di tahun pertama," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski gagal membayar uang ganti rugi korban lumpur sebesar Rp 781 miliar, Basuki mengatakan Lapindo bisa saja mendapat pendanaan dari perusahaan lain. "Dia kan bisa dapat perusahaan lain, kami kan enggak ngerti perusahaan kayak gitu,” tuturnya. “Maka, waktu itu business to business-nya enggak kami sentuh. Kami ngurus yang rakyat aja."

Sebelum memutuskan memberi dana talangan, pemerintah hanya mengaudit aset Lapindo berupa tanah dan 3.331 berkas warga yang masuk peta area terkena dampak. Basuki tak mengaudit keuangan Lapindo. "Ngapain? Yang merintah saya bayar itu (amanat) Mahkamah Konstitusi," ucapnya. Putusan Mahkamah Konstitusi, kata dia, menyebutkan negara hadir untuk melindungi rakyat.

ALI HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

9 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

Rumah dinas menteri di IKN dibangun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebanyak 36 unit di atas lahan dengan kontur berbukit.


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku dilema dalam menjaga harga beras karena petani butuh harga tinggi sedangkan ibu-ibu minta harga rendah.


Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

13 hari lalu

Proyek perancangan Memorial Park di ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

Bangunan baru di Istana Negara IKN seperti rumah menteri dan istana wakil presiden mendapat kritik. Berikut fakta-faktanya.


Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

Bakal rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN dikomentari Luhut, karena dianggap lebih kecil


Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

Adapun untuk ukurannya, rumah dinas menteri di IKN berdiri seluas 580 meter persegi di atas lahan 1.000 meter persegi, bangunan didominasi marmer.


Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

14 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato dalam acara Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

Tentang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran, Menteri PUPR mengatakan mengapresiasi rencana itu dan mengingatkan anggarannya besar.


Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

14 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (keempat kiri) meninjau proyek Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Kamis, 30 September 2021.  ANTARA/Raisan Al Farisi
Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

Menteri Basuki bercerita ukuran rumah dinas menteri di IKN membuat Menteri Luhut kaget karena dianggap lebih kecil dari di kompleks Widya Chandra.


Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

14 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan ada diskon tarif jalan tol selama musim libur Lebaran 2024.


Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

15 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.