TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), Subekti mengapresiasi langkah pemerintah yang memutihkan utang PDAM. Upaya itu menurutnya akan membuat rasio utang mereka lebih baik. "Dengan begitu, PDAM akan lebih mudah mendapatkan dana dari luar seperti perbankan untuk pengembangan," kata Subekti di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 12 Januari 2016.
Subekti mengakui bahwa kinerja keuangan PDAM menurun sejak adanya desentralisasi. Sejak saat itu tak ada pembangunan besar di bidang pengelolaan air minum. Terhitung hanya beberapa PDAM yang tergolong besar, misalnya di Banjarmasin, Surabaya, Palembang dan Medan. Namun, kinerjanya tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk di wilayah itu.
Pemerintah berencana menyelesaikan masalah utang yang selama ini melilit Perusahaan Daerah Air Minum. Skema yang akan dijalankan adalah Debt do Equity Swap atau konversi utang menjadi penyertaan modal. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini masih ada sekitar 114 PDAM yang masih terlilit utang.
Menurut Subekti, jika dihitung, utang PDAM saat ini mencapai sekitar Rp 3,2 triliun. Utang itu tercatat dari tahun 1989 hingga era 2000. Menurut dia, penyehatan PDAM sudah dimulai sejak tahun 2008 lalu. Dengan pemutihan ini, dia yakin penyehatan PDAM akan semakin cepat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa saat ini utang masing-masing PDAM sebenarnya tak lebih dari Rp 5 miliar. Tercatat hanya lima PDAM yang nilai utangnya lebih dari Rp 100 miliar. "Konversi utang ini juga dilakukan untuk meningkatkan layanan PDAM. Pemerintah ingin menambah layanan perpipaan menjadi 10 juta lagi."
FAIZ NASHRILLAH
