TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pelaksana Harian Satuan Tugas 115 Laksamana Madya TNI Widodo mengatakan selama 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 107 kapal penangkap ikan ilegal. Sebanyak 39 kapal asal Vietnam, 34 asal Filipina, 21 dari Thailand, 6 asal Malaysia, 4 kapal Indonesia, 2 kapal Papua, dan 1 dari Cina.
"Seluruhnya telah diputuskan pengadilan," kata Widodo di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 28 Desember 2015. Kementerian memperkirakan total kerugian negara akibat aktivitas kapal ikan ilegal selama 2015 sekitar Rp 300 triliun. Angka kerugian itu jauh lebih besar ketimbang anggaran Kementerian Kelautan yang sebesar Rp 10,5 triliun tahun ini, atau Rp 13,8 triliun tahun 2016 nanti. "Karena itu, harus diselamatkan," katanya.
Tahun 2016 nanti, Satgas 115 akan fokus pada pengawasan di perairan Arafura, utara Halmahera, dan Natuna. Titik tersebut dianggap rawan pencurian ikan. Untuk efisiensi kegiatan operasional, Satgas 115 akan menghadirkan pesawat patroli maritim. Sehingga, kapal-kapal tidak bergerak terlebih dulu ke tengah untuk melakukan penanganan. Nantinya, pesawat patroli yang akan memantau terlebih dulu, melihat potensi pelanggaran. Setelah itu, baru kapal-kapal bergerak ke sasaran yang ada indikasi pencurian ikan.
"Pengadaan pesawat tanpa awak sedang dalam proses penghitungan. Untuk sementara, akan memanfaatkan pesawat maritim yang sudah ada. Baik milik TNI AU, TNI AL, dan kepolisian," kata Widodo.
Satgas berharap memiliki unmanned aerial vehicle (UAV) atau pesawat tanpa awak yang lebih efisien. Pesawat tanpa awak itu akan patroli ke tempat yang potensi pencuriannya sangat tinggi. "Pesawat tanpa awak akan dikerahkan di sana, sedangkan kapal lain akan disediakan tak jauh dari pesawat tersebut. Sehingga saat ada sasaran langsung ditangani," katanya.
Diharapkan pengawasan yang ketat ini akan menekan tingkat pencurian ikan. Targetnya akan ditenggelamkan di tempat. "Kami berharap angka penangkapan ikan ilegal bisa zero persen," kata Widodo.
LARISSA HUDA
