TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi, Emil Salim, mengatakan kunci mematikan industri rokok hanya ada pada Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi selama ini membiarkan industri rokok berkembang karena nilai investasinya yang besar.
"Kenapa Presiden menyetujui Philips Morris? Investasi," ucap Emil di Jakarta, Senin, 21 Desember 2015.
Menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup itu, Jokowi ingin tancap gas investasi tapi tidak memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Sementara itu, menteri-menteri dalam kabinet Jokowi saat ini bukanlah tipe pejuang. Mereka termasuk tipe survival karena tak ingin dipecat. "Jadi kuncinya ada di Presiden."
Di negara maju, ujar Emil, industri rokok dibatasi. Bahkan, di Skandinavia, rokok dilarang beredar. Lantas kenapa di negara berkembang tidak dimungkinkan? Emil mencontohkan, di Indonesia, kekuatan lobi industri lebih kuat dibanding kekuatan negara menegakkan regulasi. "Kalau kita baca peristiwa MKD, bagaimana politik bermain dengan investasi, saya bayangkan cerita seperti itu akan ada dalam pembicaraan undang-undang rokok," tuturnya.
Badan Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat mengebut mengetok palu Rancangan Undang-Undang Pertembakauan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Tujuannya, RUU Pertembakauan yang diklaim bakal melindungi petani bisa masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2016.
Menurut seorang anggota Baleg, kelompok yang mengusulkan RUU Pertembakauan tersebut getol membahas RUU pada Jumat dua pekan lalu. Informasi dari Badan Legislasi, DPR pada 10 Desember lalu menyepakati RUU Pertembakauan bertengger di urutan ke-18 dari sebelumnya ke-42.
MAYA AYU PUSPITASARI
