TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo menyampaikan empat poin terkait dengan larangan beroperasinya ojek online oleh Kementerian Perhubungan. Pertama, ojek dan ojek online hadir karena kebutuhan masyarakat. Karena itu, Jokowi tak ingin ada aturan yang merugikan dan membuat masyarakat menderita.
Kedua, pemerintah yang membuat aturan. "Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira tidak ada masalah," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat, 18 Desember 2015. "Aturannya bisa transisi sampai misalnya transportasi massal kita sudah bagus, transportasi massal kita sudah nyaman, secara alami orang akan menentukan pilihannya."
Ketiga, Jokowi tidak ingin pemerintah mengekang sebuah inovasi dan ide. Menurut dia, ojek online seperti Go-Jek adalah aplikasi yang diciptakan anak-anak muda yang ingin berinovasi. Poin terakhir, harus ada penataan terkait dengan transportasi publik dari pemerintah seperti dari Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan untuk memberikan pembinaan dan penataan sehingga keselamatan penumpang terjaga.
Jokowi ingin berusaha dekat dengan masyarakat, termasuk dari pelaku ekonomi yang di antaranya adalah pengemudi ojek. September lalu, Jokowi pernah mengundang makan siang pengemudi ojek reguler atau ojek pangkalan dan pengemudi ojek yang sudah bergabung dengan Go-Jek di Istana.
Tak hanya itu, Jokowi pernah memboyong Chief Executive Officer sekaligus Co-Founder Go-Jek, Nadime Makarim, dalam lawatannya ke Amerika Serikat. Dia ingin memperkenalkan karya anak bangsa di bidang bisnis digital tersebut ke ranah internasional.
ALI HIDAYAT
