TEMPO.CO, Jakarta - Nelayan Jawa Barat pesimistis dapat bersaing saat memasuki pasar bebas Asean apabila hanya mengandalkan kapal dan teknologi penangkapan ikan yang digunakan saat ini.
Presidium Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Jabar Budi Laksana menilai saat pasar bebas Asean nelayan harus bisa bersaing dengan negara lain.
Menurutnya, nelayan harus siap bertarung dalam mempertahankan dan mengatasi persoalan tangkapan, baik dari sisi strategi maupun teknis lapangan.
"Memang persoalannya nelayan tradisional tidak diuntungkan dengan situasi dalam negeri. Apalagi akan dihadapkan dengan pasar bebas ini, tentu akan sulit bersaing secara regional," ujarnya.
Oleh karena itu, SNI mendorong pemerintah memberikan fasilitas bagi nelayan agar mampu menggairahkan hasil tangkapan ikan.
Bantuan armada kapal pada tahun depan diharapkan mampu menopang kebutuhan nelayan tradisional.
"Kami minta pemerintah juga harus mulai mengintesifkan transfer teknologi terhadap nelayan agar mereka bisa bersaing," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jabar Rali Sukari menyatakan para nelayan harus meningkatkan produksi tangkapan ikan mereka agar mendongkrak pendapatan terlebih saat pemberlakuan pasar bebas Asean.
Selama ini nelayan mencari ikan masih di kawasan pesisir sehingga optimalisasi tangkapan belum maksimal.
"Kami optimistis ke depan produksi perikanan tangkapan surplus dan memenuhi permintaan pasar lokal jika nelayan benar-benar komitmen untuk meningkatkannya," katanya kepada Bisnis, Rabu (9 Desember 2015).
Kendati demikian, untuk meningkatkan produksi tangkapan ikan pemerintah perlu memfasilitasi nelayan dengan transfer teknologi maupun sarana dan prasarana yang memadai.
Hal tersebut agar daya jelajah nelayan untuk berlayar mencari ikan bisa sampai ke laut lepas.
Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi tangkapan dengan berbagai program bantuan untuk nelayan, salah satunya bantuan armada kapal pada tahun depan.
"Bantuan armada kapal harus benar-benar tepat sasaran, agar nelayan bisa menikmatinya," ujarnya.
Dia menjelaskan pemberian armada kapal tersebut harus diikuti dengan pendampingan karena masih banyak nelayan yang belum mengetahui cara kinerja kapal tertama di atas 10 GT.
Untuk itu, pemerintah harus memberdayakan nelayan dengan pendekatan teknologi sehingga hasil tangkapan lebih maksimal.
“Nelayan harus diajari teknologi cara menemukan ikan, sehingga nelayan bisa mendapatkan ikan lebih banyak lagi,” katanya.
Selain itu, selama ini nelayan kesulitan untuk mendapatkan akses perbankan, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masih mengandalkan pemerintah.
Secara terpisah, Pemerintah Provinsi Jabar terus mendorong nelayan untuk membentuk lembaga berbadan hukum salah satunya koperasi guna mempermudah segala persoalan yang belum terselesaikan saat ini.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar Jafar Ismail mengatakan lembaga berbadan hukum salah satunya berguna untuk menerima bantuan hibah dari pemerintah.Hal ini tentunya dianggap penting karena pada tahun depan pemerintah pusat akan menyalurkan beberapa bantuan sarana dan prasarana terhadap nelayan.
"Inilah yang terus coba kita matangkan di tingkat nelayan. Agar mereka bisa mendapat bantuan dari pemerintah tanpa adanya hambatan di lapangan," katanya.
Jafar menyebutkan produksi ikan tangkapan di pantai utara terhitung sebanyak 1,9 juta ton. Sedangkan, di pantai selatan jumlahnya hanya 430.000 ton.
