Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Insentif Dana Hasil Ekspor, Pengamat: Sudah Tepat, Tapi..

image-gnews
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Bambang Harymurti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menilai, langkah pemerintah memberikan insentif bagi eksportir agar dana hasil ekspor disimpan di dalam negeri sudah tepat. "Cuma penerapannya belum dilakukan," katanya  ketika dihubungi Tempo, Selasa, 17 November 2015.

Menurut Dzulfian, pemerintah sudah menemukan solusi untuk mengatasi minimnya eksportir yang menaruh dana hasil ekspor di Indonesia. Padahal dana hasil ekspor tersebut bisa meningkatkan devisa negara. "Pemerintah sudah tahu masalahnya, hanya saja belum ada political will. Belum ada produk hukumnya, dari PBI atau PMK," katanya.

Dzulfian menyarankan dana hasil ekspor tersebut dikonversi menjadi rupiah. Alasannya, konversi tersebut akan semakin meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. "Dengan kondisi carut-marut seperti ini dibutuhkan banyak rupiah. Pemerintah juga harus tahu bagaimana insentif dengan konversi ke rupiah."

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, aturan devisa bebas yang diterapkan Indonesia harus dikoreksi. Menurut politikus senior Partai Golkar itu, sistem devisa bebas Indonesia terlalu liberal. "Batu bara diekspor sebanyak-banyaknya, baranya pergi, uang masuk seadanya," kata dia dalam Tempo Economic Briefing yang diselenggarakan pada 17 November lalu.

JK ingin mengoreksi kebijakan tersebut agar ketersediaan devisa Indonesia mencukupi sehingga berdampak baik terhadap stabilitas ekonomi nasional. Apalagi pemasukan devisa Indonesia masih kalah dengan Malaysia. "Kebijakan devisa sekarang fatal makanya kita mengemis tolong masukin uang dari luar negeri,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan membahas dana hasil ekspor. "Koordinasi pelaksanaan dana hasil ekspor yang mau dikonversi menjadi deposito dan akan diberikan insentif, serta bagaimana penyelarasannya di antara lembaga-lembaga," kata Agus.

Dalam paket kebijakan ekonomi jilid dua, pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito bagi eksportir yang menyimpan hasil ekspornya di perbankan luar negeri. Bagi eksportir yang menyimpan dana hasil ekspor dalam bentuk deposito 1 bulan, tarifnya akan diturunkan 3 persen. Adapun dengan deposito 3 bulan menjadi 7,5 persen. Untuk 6 bulan menjadi 2,5 persen, sedangkan di atas 6 bulan hanya 0 persen.

SINGGIH SOARES


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

5 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Arti 9 Pilar di Gedung MK, Begini Sejarah Pembangunannya 17 Tahun Lalu

Di depan Gedung MK terdapat 9 pilar besar, apa artinya? Ini riwayat pembangunannya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

8 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.


Anies, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh Bertemu Bahas Rencana Gugatan ke MK?

8 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
Anies, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh Bertemu Bahas Rencana Gugatan ke MK?

Adakah instruksi JK kepada Anies dan Surya Paloh?


KPU Umumkan Pemenang Pilpres, Anies, Muhaimin, dan Surya Paloh Bukber di Rumah JK

8 hari lalu

Capres cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Brawijaya 27, Jakarta Selatan, Rabu 20 Maret 2024. Foto: Tempo
KPU Umumkan Pemenang Pilpres, Anies, Muhaimin, dan Surya Paloh Bukber di Rumah JK

Anies hingga Surya Paloh buka bersama di rumah JK. Apa saja yang dibahas?


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Jelang KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024, Anies-Prabowo-Ganjar Disebut Bakal Buka Puasa di Tempat Ini

8 hari lalu

Foto kombinasi gaya ketiga Calon Presiden (dari kiri) Anies baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang KPU Umumkan Hasil Pilpres 2024, Anies-Prabowo-Ganjar Disebut Bakal Buka Puasa di Tempat Ini

Anies, Prabowo, dan Ganjar disebut akan berbuka puasa di tempat ini menjelang pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh KPU.


Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

8 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan dan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK tiba di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Jalan. Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo
Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.