TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang membuka ruang untuk mencari alternatif pembiayaan lain apabila Penyertaan Modal Negara (PMN) tak mendapat restu Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno mengatakan, salah satu opsi yang bisa dipakai ialah dengan revaluasi aset.
"Cash flow tidak ada kalau dengan revaluasi, tapi bisa membuka ruang untuk pembiayaan," kata Rini di Jakarta, Selasa, 10 November 2015.
Baca Juga:
Selain itu, bagi BUMN yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, terbuka kesempatan untuk menerbitkan penawaran saham baru. Jika cara itu yang ditempuh, lanjut Rini, pemerintah perlu membicarakannya dengan parlemen lantaran kepemilikan saham pemerintah berpotensi terdelusi. "Kami sedang bicarakan dengan Kementerian Keuangan dan Presiden baiknya seperti apa," ucapnya.
Sebelumnya, parlemen telah menyetujui RUU APBN 2016. Dalam persetujuan itu, dewan meminta pencairan anggaran Penyertaan Modal Negara dalam APBN 2016 ditangguhkan hingga ada pembahasan lanjutan pada APBN Perubahan 2016. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, penundaan PMN tidak akan mengganggu pelaksanaan APBN 2016. Dalam APBN 2016 Komisi BUMN menyetujui 23 BUMN mendapatkan PMN. Total PMN yang disetujui sebesar Rp 34,81 triliun.
Kementerian BUMN juga sudah membuka ruang bagi BUMN yang ingin mencari alternatif lain, seperti melakukan pinjaman. Rini berharap selaku perusahaan, BUMN diminta untuk terus berkembang dan diminta untuk meningkatkan nilai tambah baik untuk negara maupun karyawan. "BUMN harus terus membangun, terutama untuk program yang sudah dibuat, khususnya infrastruktur," kata dia.
Baca Juga:
Adapun Sekretaris Perusahaan PT Krakatau Steel Tbk. Lip Arief Budiman menyampaikan, akan mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan DPR dan pemerintah. Ia berharap PMN yang sudah direncanakan tetap bisa berjalan. "PMN ini masuk dalam rencana investasi kami untuk kembangkan perusahaan," kata Arief. Salah satu proyek yang akan dikerjakan oleh Krakatau Steel dengan menggunakan PMN ialah pembangunan pembangkit listrik.
ADITYA BUDIMAN