TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan proses revisi Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah agar industri pasar modal syariah di dalam negeri lebih berkembang.
"Mudah-mudahan langkah itu bisa menjadi landasan bagi kita untuk mengembangkan pasar modal syariah Indonesia, pada dasarnya konsepnya sudah ada, dan ini juga sudah lama ditunggu oleh pemangku lepentingan. Kita akan luncurkan pada tahun ini," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida dalam acara diskusi terbuka dengan tema "Investasi Syariah di Tengah Kondisi Pasar Modal yang Menantang" di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2015.
Ia mengemukakan bahwa Peraturan Nomor IX.A.13 itu akan dibagi menjadi lima peraturan yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, penerbitan saham syariah, penerbitan obligasi syariah (sukuk), penerbitan reksa dana syariah, dan efek beragun aset (EBA) syariah.
"Kenapa dipecah? Agar masing-masing peraturan menjadi lebih fokus. Kita harapkan dengan adanya peraturan yang spesifik tersebut maka penerbitan dari masing-masing efek mudah dilakukan dan dipahami. Satu peraturan lainnya tentang tentang teknis pasar modal syariah," katanya.
Sejalan dengan perkembangan pasar syariah global, Nurhaida mengatakan bahwa OJK melihat perkembangan pasar modal syariah di Indonesia juga menunjukan pertumbuhan yang baik.
"Pada tahun 2010 sampai dengan akhir 2014 kapitalisasi produk syariah di pasar modal Indonesia meningkat cukup signifikan. Misalnya saham syariah meningkat 14,7 persen per tahun, untuk reksa dana syariah peningkatannya lebih tinggi yaitu sekitar 61,6 persen per tahun. Sukuk korporasi juga meingkat 4,3 persen," katanya.
Nurhaida mengakui sukuk korporasi di Indonesia memang belum mengalami peningkatan yang cukup segnifikan. Namun, sukuk negara meningkat 48,3 persen per tahun.
"Efek syariah di pasar modal kita masih tergolong rendah dari sisi nilai, jadi pertumbuhan yang cukup besar itu masih perlu kita tingkatkan sehingga pasar modal syariah bisa sejajar dengan pasar modal syariah di negara-negara lain," katanya.
Melalui revisi peraturan itu, Nurhaida mengharapkan dapat mendorong permintaan dan ketersediaan atas produk pasar modal syariah sehingga turut membantu pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur.
Kita tahu bahwa saat ini pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah memerlukan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunannya. Ini merupakan tantangan bagi kita bagaimana membuat semakin banyak pelaku pasar modal memanfaatkan produk pasar modal syariah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut," katanya.
Hal berikutnya, lanjut dia, OJK juga akan mengoptimalkan pasar modal syariah di dalam negeri dengan meningkatkan pemahaman masyarakat.
"Untuk hal ini, kami bersama dengan pelaku industri tidak henti melakukan sosialsiasi dan juga literasi kepada seluruh masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 250 juta tetapi masih kurang dari 0,2 persen yang mempunyai investasi di produk pasar syariah," katanya.
ANTARA
