TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengeluhkan pasar domestik yang dibanjiri produk impor ilegal. Produk impor ilegal ini menurunkan daya saing industri lokal karena dijual dengan harga murah. Pangsa pasar pengusaha lokal juga menciut selama lima tahun dari 60 persen menjadi 30,9 persen.
"Dalam kondisi melemah tentu kita mengharapkan potongan ongkos energi. Yang kami harapkan, baik solar maupun yang lain-lain, harga gas, juga listrik," kata Ade di kompleks Istana Presiden, Rabu, 7 Oktober 2015.
Hari ini, API mendatangi kantor Presiden untuk menyampaikan permasalahan dan kendala pada sektor tekstil. Menurut Ade, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap peredaran barang-barang ilegal.
Ade menambahkan, sekitar 90 persen barang-barang yang dijual di Pasar Tanah Abang adalah produk impor. "Kalau berhenti dari Tanjung Priok, pasti ke Tanah Abang langsung ramai."
Ade mencontohkan, saat pemilihan presiden lalu, Susilo Bambang Yudhoyono sempat menghentikan perdagangan barang tekstil ilegal selama setahun. "Semua barang di pabrik-pabrik kita kosong. Kenapa sekarang tidak?" ucapnya.
Selain pemotongan biaya energi, menurut Ade, masalah pajak pertambahan nilai untuk kapas juga mendapat perhatian. Soalnya, produk agriculture yang belum diolah itu sudah dibanderol pajak pertambahan nilai. "API meminta produk kapas dikecualikan atau dijadikan barang strategis," ujarnya.
ALI HIDAYAT
