TEMPO.CO, Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung akan segera mengkaji regulasi sistem pendanaan pembangunan infrastruktur menggunakan model public private partnership (PPP) yang telah diterapkan di Inggris.
Sebelumnya, sepulang dari lawatannya ke Inggris beberapa bulan lalu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mencetuskan ide untuk mengadopsi sistem pendanaan PPP seperti Inggris. Pihak swasta akan membangun segala macam kebutuhan infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Untuk membayarnya, pemerintah kota akan mencicilnya hingga lunas dengan tempo pembayaran sesuai perjanjian.
"Barangkali apa yang ditawarkan Pak Wali adalah pola yang kira-kira mampu mengatasi persoalan-persoalan Bandung dalam waktu singkat, dalam pembayaran yang panjang," kata Ketua DPRD Kota Bandung, Isa Subagdja, seusai sidang paripurna Hari Ulang Tahun Kota Bandung ke-205 di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat 25 September 2015.
Isa menambahkan, pihaknya akan mencari peraturan-peraturan yang mungkin bisa disesuaikan dengan sistem PPP. "Perlu dikaji lebih jauh karena ada regulasi yang harus menyesuaikan," ucapnya.
Isa menilai sistem PPP memberikan banyak manfaat terutama kemudahan dalam membangun infrastruktur untuk kemajuan kota Bandung menjadi kota pintar. Pasalnya, jika hanya mengandalkan APBD dari pemerintah pusat, perubahan akan lambat hadir.
"Dalam rangka memuaskan masyarakat yang sampai 3 juta (penduduk), dengan kemampuan APBD yang sekarang ada rasanya berat. Kalaupun bisa butuh bertahun-tahun, panjang sekali. Yang kita butuhkan pemerintah sekarang bisa lari kencang," tandasnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menambahkan, sistem PPP akan segera diterapkan di beberapa proyek pembangunan di Kota Bandung. "Dukungan inovasi untuk pendanaan pihak ketiga untuk pembangunan Kota Bandung juga sedang dikaji. Mudah-mudahan tahun depan bisa diimplementasikan," ujar pria yang akrab disapa Emil ini.
Emil berharap, dengan sistem PPP tersebut, warga Kota Bandung bisa menikmati perubahan dalam waktu cepat. "Harapannya 2 atau 3 tahun lagi kita tidak akan memakai teori matemetika APBD yang terbatas, tapi dengan akselerasi dana pihak ketiga yang jumlahnya triliunan langsung terasa oleh warga," jelasnya.
Dalam waktu dekat beberapa proyek pembangunan yang akan menggunakan PPP adalah cable car dan pembangunan taman tematik. Menurut Emil, mimpi membangun cable car yang membutuhkan biaya hingga Rp. 5 triliun tidak mungkin bisa terwujud sampai kapanpun jika hanya mengandalkan APBD.
PUTRA PRIMA PERDANA
