Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Produksi Ikan Tangkap di Cilacap Naik 120 Persen

image-gnews
sxc.hu
sxc.hu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada tahun 2015 naik sebesar 120 persen. Menurut Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap Wahid, berdasarkan data produksi ikan di PPS Cilacap pada bulan Januari hingga Juli 2015 secara keseluruhan tercatat sebanyak 5.089,96 ton," katanya.

"Sedangkan pada periode yang sama tahun 2014 hanya 2.311,29 ton sehingga ada kenaikan sebesar 120 persen," kata Wahid di Cilacap, Selasa, 22 September 2015.

Menurutnya, kenaikan produksi tertinggi terjadi pada kapal berukuran di bawah 10 gross tonage (GT) yang mencapai 166 persen karena pada bulan Januari-Juli 2014 hanya sebanyak 1.018,69 ton sedangkan tahun 2015 mencapai 2.711,86 ton.

Untuk kapal berukuran 10-20 GT pada tahun 2014 sebanyak 85,52 ton dan pada tahun 2015 mencapai 225,36 ton atau naik 164 persen, kapal berukuran 21-30 GT pada tahun 2014 sebanyak 1.064,59 ton dan pada tahun 2015 naik 78 persen menjadi 1.895,01 ton, sedangkan kapal berukuran di atas 30 GT pada tahun 2014 sebanyak 142,49 ton dan pada tahun 2015 naik 81 persen menjadi 257,73 persen.

"Data tersebut sudah kami ekspos di Jakarta, produksi ikan oleh nelayan-nelayan di Cilacap naik 120 persen setelah tidak beroperasinya kapal-kapal asing. Kemungkinan yang ada, setelah tidak beroperasinya kapal-kapal asing, ikan mulai melimpah," katanya.

Dia mengaku saat berada di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meminta agar kondisi tersebut tetap dipertahankan dengan tidak menambah kapal-kapal kecil.
"Jangan karena produksinya naik, kapalnya ditambah. Kebetulan di Cilacap tidak ada kapal asing, semua kapal lokal," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wahid menambahkan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menguntungkan bagi Cilacap karena ikan bisa melimpah lebih dekat sehingga mudah ditangkap oleh nelayan. Bahkan, dia memperkirakan produksi ikan di Cilacap akan terus meningkat karena saat ini sedang musim panen.

Disinggung mengenai produksi ikan dari kapal-kapal berukuran di atas 30 GT, dia mengakui bahwa hal itu tidak dapat terpantau secara keseluruhan karena sebagian besar kapal-kapal besar tersebut membongkar muatan di luar Cilacap seperti Jakarta dan Pelabuhan Ratu.

Terkait hal itu, dia mengaku telah mengusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dilakukan perubahan manajemen perizinan dengan memberlakukan satu kapal hanya satu pangkalan. "Kapal yang berangkat dari Cilacap harus bawa produk saat kembali ke Cilacap walaupun sebagian hasil tangkapan berupa tuna KW I (kualitas satu) diturunkan di Jakarta," katanya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

5 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

16 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

34 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

35 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

35 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

36 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

36 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

49 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

57 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.