TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa untuk pembelian listrik. Hal itu dilakukan menyusul munculnya kritik dari Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.
Sebelumnya, Rizal meminta agar penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal karena biaya administrasi.
"Masalah kedua, saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia," katanya dalam rapat koordinasi tentang listrik di kantor Kemenko Kemaritiman, di Jakarta, Senin, 7 September 2015.
Baca juga:
Pertemuan Novanto-Trump: Kenapa Dalih Ketua DPR Mengada-ada
Drama Budi Waseso: Jokowi-JK Menguat, Kubu Mega Menyerah?
Menurut Rizal, ketimbang pulsa telepon yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli. Karena itu, ia meminta tidak ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Ia juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp 5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat.
Menurut Sofyan, masyarakat miskin yang membeli token pulsa listrik memang lebih banyak kena biaya administrasi ketimbang listriknya sendiri. "Masyarakat yang miskin sekali ini, untuk bayar yang Rp 100 ribu, mereka bisa bayar dua-tiga kali. Misalnya dia beli Rp 30 ribu, beli lagi Rp 20 ribu, sehingga kadang-kadang harga pulsa sendiri termakan biaya administrasi," katanya.
Atas pertimbangan tersebut, Sofyan mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa listrik. "Kami akan lakukan kajian dengan Menteri ESDM (Sudirman Said) juga dan saya pikir ini hal yang sangat urgent (darurat) untuk kita antisipasi. Beban masyarakat akan semakin ringan," katanya.
ANTARA
Baca juga:
Habis Soal Novanto,Wanita Seksi Ini Hebohkan Kampanye Trump?
Cerita Ahok, Soal Plesir DPR ke Luar Negeri Penuh Manipulasi
