TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo akan menjelaskan langsung keputusan mengenai pembangunan kereta cepat. Timnya telah menyerahkan rekomendasi kepada Jokowi.
“Pak Jokowi sependapat sama rekomendasi kami,” ucap Darmin di kantornya, Kamis, 3 September 2015. Namun ia menolak menjelaskan rekomendasinya ke Jokowi. “Biar Presiden yang jelaskan.”
Menurut Darmin, Jokowi menyampaikan beberapa prinsip dasar dalam pembangunan kereta cepat. Salah satunya pelaksanaan pembangunan kereta cepat tak boleh memakai anggaran negara, baik langsung maupun tak langsung. “Kalau dia punya modal, boleh terbitkan obligasi,” ujarnya.
Proposal proyek kereta cepat versi Jepang dan Cina disebut punya keunggulan masing-masing. Dari empat faktor yang dinilai konsultan independen, Jepang unggul di rekam jejak teknologi proyek, sementara Cina menang di dampak sosial-ekonomi. “Konsultan lebih menekankan pengalaman kedua negara,” tutur Darmin.
Rencana proyek kereta supercepat ini mulanya digagas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 2011 dengan menggandeng pemerintah Jepang. Pada 2014, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency menghibahkan US$ 3,5 juta untuk melakukan studi kelayakan proyek ini. Namun, pada Maret lalu, Menteri Rini menandatangani nota kesepahaman penggarapan proyek dengan Cina. Baru pada Juli lalu, pemerintah membuat beauty contest tawaran Jepang dan Cina.
TRI ARTINING PUTRI | KHAIRUL ANAM
