TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan menambah direksinya untuk memperjelas tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan pelayanan, serta rasio elektrifikasi di daerah.
Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengatakan pihaknya akan melakukan restrukturisasi dengan menambah direksi di PLN. Hal itu dilakukan agar perusahaan dapat fokus memperbaiki kelistrikan di setiap wilayah Indonesia.
“Restrukturisasi PLN, nanti menjadi ada direktur-direktur yang bertanggungjawab untuk setiap region,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (1 September 2015).
Rini menuturkan nantinya direksi di perusahaan tersebut terbagi menjadi dua, yakni direksi yang fokus pada kegiatan korporasi dan direksi untuk kegiatan operasional di setiap daerah.
Menurutnya, penambahan direksi tersebut juga akan mengubah struktur PLN saat ini, menjadi memiliki 11 hingga 12 direktur. Masing-masing direktur akan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam memperbaiki kelistrikan nasional.
“Jadi kalau ada masalah suatu daerah kurang pasokan listriknya, atau sering mengalami mati listrik, kami tahu direktur mana yang bertanggungjawab. Dia juga harus sepenuhnya menyelesaikan persoalan itu,” ujarnya.
Sudirman Said, Menteri ESDM, sebelumnya mengatakan pihaknya ingin pengembangan tenaga listrik nasional fokus ke daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia.
“Arahannya bagaimana caranya RUPTL fokus ke daerah yang membutuhkan listrik, dan mempertimbangkan kemampuan dari developer,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27 Agustus 2015).
Sudirman menuturkan Presiden Jokowi menginginkan agar penyediaan tenaga listrik lebih dilakukan pada daerah perbatasan. Saat ini saja, 43 dari 50 titik terdepan Indonesia sidah mendapatkan aliran listrik, dan siap diresmikan oleh Presiden.
Menurutnya, revisi tersebut akan memperbaiki pengelolaan pengembangan tenaga listrik, dan manajemen proyeknya. Manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga akan diperkuat dengan menambah direksi, dan memisahkan fungsi korporasi dengan fungsi regional.
