TEMPO.CO, Jakarta - PEKAN ini menjadi hari-hari yang padat buat Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi (NDRC) Cina, Xu Shaoshi. Senin pagi, ia mendatangi kantor Kementerian Perhubungan untuk menemui Menteri Ignasius Jonan. Siangnya, Xu bergeser ke Istana Negara guna bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Xu, yang memimpin rombongan delegasi Cina, membawa hasil studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung versi mereka.
Keesokan harinya, Xu sowan ke kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla. Safari Xu berlanjut ke kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. "Kami sangat menantikan dukungan Wakil Presiden dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung," ujar Xu setelah menemui JK, Selasa lalu.
Menurut Andrinof, yang kala itu masih menjabat menteri, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung versi Cina berbiaya US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 71,5 triliun dengan kurs rupiah 13 ribu per dolar AS. Proyek ini nantinya dikerjakan bersama oleh badan usaha milik negara (BUMN) Cina dan Indonesia.
BUMN Indonesia akan mendapat pinjaman dengan bunga 2 persen per tahun dan tenor 40 tahun, ditambah masa tenggang pembayaran (grace period) 10 tahun. Tawaran Cina ini disebut Andrinof menarik karena tak meminta garansi dan tidak memakai anggaran negara. Dia mengakui, Cina sudah membandingkan tawarannya dengan studi kelayakan Jepang yang sudah lebih dulu diajukan. Namun, menurut Andrinof, pemerintah belum memutuskan perihal skema pembebasan lahan berdasarkan proposal versi Cina.
Kalau dibandingkan, jangka waktu penyelesaian studi kelayakan antara Jepang dan Cina bagai langit dan bumi. Jepang memulai pra-studi kelayakan pada akhir 2011, dan melanjutkannya dengan studi kelayakan tahap pertama yang baru rampung pada April 2015. Sedangkan Cina baru memulai studi kelayakan setelah nota kesepahaman antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Xu Shaoshi diteken pada Maret 2015 di Beijing.
Meski studi kelayakan Jepang selesai lebih dulu, anggota staf khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol, menuturkan studi kelayakan Cina tak ada kaitannya dengan studi kelayakan Jepang. "Ini murni Cina yang buat dan tak terpengaruh studi Jepang," ujarnya di kantor Bappenas saat menemui Xu. Menurut dia, Cina menjanjikan proyek bisa dimulai pada akhir Agustus atau September 2015 dan selesai hanya dalam tempo tiga tahun.
Selanjutnya >> Hasil studi kelayakan Jepang...
