TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku sulit menata transportasi publik. Kesulitan itu terkait dengan biaya tinggi menata sistem transportasi. "Membuat taman yang nyaman sudah diwujudkan, memangkas birokrasi lebih mudah dari menata transportasi," kata Ridwan saat ditemui di Jakarta, Jumat (14 Agustus 2015).
Ridwan mengaku perlu mewujudkan sistem transportasi yang efektif, seperti monorel. "Monorel itu satu kilometer Rp 500 miliar, dikali 10 sudah Rp 5 triliun, sementara itu daerah tidak punya uang, makanya saya bilang berdarah-darah untuk mewujudkan sistem transportasi yang bagus," katanya.
Untuk itu, dia mengatakan saat ini untuk mengatasi kemacetan, yang bisa dilakukan yakni menata pedagang kaki lima, angkot dan sebagainya. "Tapi itu tetap saja, sepintar-pintarnya kami di Bandung kalau mengatasi kemacetan hanya sebatas itu, tidak signifikan," kata Ridwan.
Ridwan mengatakan pihaknya tengah berupaya mengadopsi sistem pengembangan kota seperti di London, Inggris dengan sistem municipal bond. "Jadi, barangnya sudah jadi, jadi kota mencicil 30 tahun, monorel oleh swasta, bus rapid transit oleh swasta jadi semua sudah jadi," katanya.
Ia juga tengah mempersiapkan untuk menciptakan transportasi yang nyaman dalam rangka menyesuaikan kereta cepat "Shinkansen" yang menghemat waktu perjalanan dari Jakarta-Bandung dari tiga jam menjadi 30 menit.
Terkait inovasi transportasi yang tidak bisa dibendung, seperti ojek online, Ridwan menilai hal tersebut perlu dikaji dan dibahas bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda).
"Di Bandung belum saya tolak karena kami mau seminarkan, apa maunya Uber apa maunya Gojek, apa kata Organda, setelah itu wali kota akan mengambil keputusan, yang jelas tidak ada yang bisa membendung inovasi," katanya.
ANTARA
