TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan realisasi penerimaan devisa dari ekspor tumbuhan dan satwa liar (TSL) hingga Juli 2015 baru mencapai Rp1,5 triliun atau 30% dari target Rp5 triliun selama tahun ini.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK Tachrir Fathoni mengatakan lambatnya pencapaian target karena kementerian baru mulai menetapkan kuota TSL pada April 2015. Pasalnya, selama kuartal I, institusi itu masih disibukkan dengan transisi pascamerger Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Nilai Rp1,5 triliun itu sebenarnya baru catatan selama dua bulan. Desember mendatang kami akan menetapkan kuota baru sehingga target tiap tahun Rp5 triliun tercapai,” katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2015.
Fathoni optimistis target Rp5 triliun dapat terealisasi setiap tahun selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Alhasil, pada 2019 mendatang total devisa ekspor TSL selama lima tahun mencapai Rp25 triliun.
Dari niaga TSL selama 2015 Kementerian LHK juga menargetkan dapat meraup pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp10 miliar. Hingga Agustus 2015, tutur Farid, pemerintah berhasil mendapatkan Rp6,5 miliar.
Selama ini, kuota ditetapkan oleh Dirjen atas rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang merupakan otoritas ilmiah CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
Angka kuota diperoleh dari survei populasi yang dilakukan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian LHK dan masukan dari asosiasi pengusaha TSL.
