TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. masih menunggu hasil sosialisasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk merealisasikan aksi rights issue yang dirancang perseroan.
Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan mengatakan nilai rights issue tersebut bakal kurang dari target awal sebesar Rp1,5 triliun. “Enggak mungkin lebih dari itu, karena masih ada dividen payout. Sekarang kami sedang sosialisasikan dengan DPRD,” jelas Ahmad di Jakarta, pekan lalu.
Sebelumnya, Ahmad menuturkan pihaknya bakal menggelar aksi rights issue pada 2016.
Dari laporan keuangan publikasi Bank BJB per Maret 2015, tercatat pemerintah provinsi Jawa Barat memiliki 38,26% saham. Kemudian, pemerintah provinsi Banten memiliki 5,37% saham emiten dengan kode BJBR tersebut.
Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota Jawa Barat, pemerintah kabupaten dan kota Banten, dan masyarakat memiliki porsi saham BJBR masing-masing sebesar 23,61%, 7,76%, dan 25%.
Adapun, sepanjang lima bulan pertama tahun ini, BJBR mencatatkan pertumbuhan laba bersih di posisi 23% secara year on year (y-o-y).
Analis Mandiri Sekuritas Vanessa Ariati Tanuwijaya mengatakan kendati pada lima bulan pertama tahun ini BJBR mencatatkan pertumbuhan laba bersihnya sebesar 23% y-o-y menjadi Rp473 miliar, tapi realisasi kinerja tersebut berada di bawah prediksi konsensus pertumbuhan 2015 yakni sebesar 38%.
Namun, Vanessa juga menilai kinerja BJBR sepangjang lima bulan pertama tahun ini serupa dengan pencapaian pada tahun lalu, di mana perseroan membukukan pertumbuhan laba yang meyakinkan atau di atas estimasi konsensus pada 2014.
“Kami memprediksi bank tersebut akan membukukan sebagian besar labanya pada kuartal III/2015 dengan memperhatikan siklus realisasi anggaran proyek pemerintah dan dampak dari Lebaran,” tulis Vanessa dalam risetnya.
Selain itu, Vanessa juga memprediksi net interest margin (NIM) BJBR akan meningkat pada akhir tahun ini mengingat adanya simpanan pemerintah yang ditujukan untuk mendanai proyek infrastruktur.
