TEMPO.CO, Jakarta - Kemungkinan Yunani ke luar dari Uni Eropa sekaligus pengguna mata uang euro semakin besar setelah negara tersebut berencana menggelar referendum terkait syarat penghematan anggaran dari penyedia dana talangan.
Yunani harus membayar utang senilai 1,6 milyar euro kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa atau dinyatakan bangkrut. Sejumlah negara lain Eropa bersedia memberikan dana talangan untuk Athena dengan sejumlah syarat perubahan anggaran.
Pemerintah Yunani, yang dipimpin Perdana Menteri Alexis Tsipras, menolak syarat tersebut karena dinilai memberatkan sektor publik. Perundingan demi perundingan gagal mencapai kesepakatan karena pemberi dana talangan dan Athena sama-sama bersikeras dengan sikap masing-masing.
Pada Sabtu malam 27 Juni 2015, Yunani menyatakan berencana menggelar referendum mengenai persetujuan warga soal penerimaan dana talangan berserta seluruh persyaratannya pada 5 Juli dan meminta tenggat pembayaran utang untuk IMF diperpanjang hingga tanggal tersebut.
Namun, permintaan perpanjangan tenggat pembayaran utang itu kemudian ditolak oleh 18 menteri keuangan dari negara-negara pemberi dana talangan, sehingga benar-benar membuat Yunani terancam gagal utang.
Penolakan itu memberi tekanan besar pada sektor perbankan di Yunani, yang masih sangat bergantung pada dukungan bank sentral Eropa untuk dapat terus beroperasi. Kepanikan warga juga mulai terlihat dari antrian panjang di beberapa mesin penarikan uang.
"Perundingan bantuan finansial untuk Yunani akan berakhir pada 30 Juni 2015, demikian juga dengan semua kesepakatan terkait lainnya," demikian pernyataan 18 menteri keuangan saat menolak permintaan perpanjangan tenggat waktu dari Athena seperti dikutip Antara, Senin 29 Juni 2015.
Salah satu syarat dana talangan dari para kreditur itu adalah memotong anggaran penisun dan menaikkan pajak. Tetapi menurut Tsipras, kebijakan itu justru akan semakin memperparah ekonomi mengingat seperempat dari angkatan kerja di Yunani sudah menjadi pengangguran.
Sejumlah konsekuensi akan dialami oleh Yunani jika negara tersebut akhirnya gagal utang dan keluar dari zona mata uang euro. Business Insider memperkirakan terjadinya penarikan dana besar-besaran secara serentak oleh masyarakat, yang kemudian diikuti oleh kapital kontrol (pembatasan jumlah pengambilan uang dari bank).
Akibat selanjutnya, sektor perbankan Yunani akan mengalami krisis likuiditas karena menghadapi dua tekanan sekaligus, yang pertama dari masyarakat yang hendak menarik dana. Kedua, dari bank sentral Eropa yang tidak lagi menyediakan dukungan darurat.
Konsekuensi selanjutnya, menurut Business Insider, adalah respons keras dari masyarakat yang kecewa dan kemudian memicu kerusuhan sosial.
