Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tahun Ini BPK Fokus Pelototi Kinerja Pemerintah  

image-gnews
Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didampingi Ketua BPK, Harry Azhar Azis (kiri) dan wakil BPK, Sapto Amal Damandari (kedua kanan) saat acara penutupan rapat kerja (Raker) di gedung BPK, Jakarta, 16 Desember 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didampingi Ketua BPK, Harry Azhar Azis (kiri) dan wakil BPK, Sapto Amal Damandari (kedua kanan) saat acara penutupan rapat kerja (Raker) di gedung BPK, Jakarta, 16 Desember 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat Cornell Syarief Prawiradiningrat mengatakan, tahun ini lembaganya akan fokus pada audit kinerja pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. "Kemarin masih belum banyak audit kinerja, kami fokus dulu pada penyempurnaan audit keuangan," kata dia selepas menerima laporan keuangan pemerintah Jawa Barat tahun 2014 di Bandung, Senin, 30 Maret 2015.

Cornel mengatakna, BPK sengaja tahun ini mengarahkan pemeriksaannya pada audit kinerja untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah digunakan sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat. "BPK mengarahkan perhatian pemeriksaanya pada keyakinan bahwa APBN dan APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, itu bisa diwujudkan dengan pemeriksaan kinerja," kata dia.

Menurut Cornel, pemeriksaan kinerja itu tujuannya untuk melakukan perbaikan manajemen pengelolaan pemerintahan. "Kalau suatu program kurang begitu berhasil, kami akan memeriksa, mencari penyebabnya dimana? Bisa di sistem peraturannya, di organisasi, atau SOP, SDM yang tidak kompeten atau kurang, untuk mencari solusi. Kalau itu diperbaiki, tata kelolanya menjadi lebih baik."

Cornel mengatakan, tahun lalu fokus pemeriksaan lembaganya pada tata kelola keuangan pemerintah untuk mendorong percepatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Bukan soal administrasi, tapi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawabannya harus benar," kata dia. "Walaupun belum berahasil WTP, pengelolaan keuangan sudah semakin transparan dan akuntabel, penggunaan anggaran sudah mulai tertib, nggak sembarangan."

Kendati sudah mendapat opini WTP, Cornel mengingatkan, belum tentu daerah tersebut bebas dari permasalahan korupsi. Dia mencontohkan, sejumlah kementerian yang telah mendapat predikat hasil pemeriksaan WTP ternyata ditemukan sejumlah kasus korupsi. "Pemeriksaan BPK bertujuan memberikan opini tentang kewajaran laporan pemeriksaan keuangan, tapi tidak secara khusus membuka fraud (penyimpangan)," kata dia. "Tapi apabila ditemukan penyimpangan dalam batas tertentu akan mempengaruhi opni secara keseluruhan."

Laporan pemeriksaan BPK di Jawa Barat baru mendapati 6 entitas yang mendapat opini WTP, yakni pemerintah provinsi, Depok, Banjar, Ciamis, Cimahi, serta Majalengka. "Paling banyak masalah aset. Misalnya dari 28 entitas pemeirntah daerah di Jawa Barat, ada 21 kabupaten/kota yang masih bermaslaah di aset, ada juga soal piutang," kata dia. "Misalnya aset tidak bisa ditelusuri ada dimana, padahal daftarnya ada, tapi gak ketemu, ada masalah adminsitrasi perbedaan data, ada juga belum dilaporkan asetnya padahal barangnya ada."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pemerintah povinsi manargetkan kembali mempertahankan hasil opini WTP dari BPK yang telah tiga tahun berturut-turut diperoleh. Dia setuju, predikat opini terbaik itu juga harus menjadi indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Bukan sekadar laporan tertib administrasi saja," kata dia di Bandung, Senin, 30 Maret 2015.

Deddy mengakui, mayoritas daerah di Jawa Barat masih harus melakukan perbaikan dalam sistem administrasi pelaporan keuangannya. "Sekarang bagaimana menemukan jalan yang benar dulu, tertib administrasinya. Sehingga nanti opini WTP, signifikan tidak dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Tanggal 31 Maret 2015 merupakan batas terakhir bagi pemerintah daerah menyerahkan laporan Keuangan pada BPK. Hingga saat ini di Jawa Barat baru lima entitas, termasuk salah satunya pemerintah provinsi Jawa Barat yang menyerahkan laporan keuangannya pada BPK. Cornel mengingatkan, ada konsekuensi pada penilaian opini pemerintah daerah yang telat menyerahkan laporan keuangannya. "Tahun lalu ada dua yang terlambat, dan tidak sampai sebulan, hanya seminggu."

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Profil 4 Sekawan Pemain Tetap Para Pencari Tuhan: Deddy Mizwar, Jarwo Kwat, Asrul Dahlan, dan Udin Nganga

15 hari lalu

Pemain Para Pencari Tuhan jilid 17. FOTO/instagram
Profil 4 Sekawan Pemain Tetap Para Pencari Tuhan: Deddy Mizwar, Jarwo Kwat, Asrul Dahlan, dan Udin Nganga

Deddy Mizwar, jarwo Kwat, Asrul Dahlan, dan Udin Nganga berperan dalam Para Pencari Tuhan hingga jilid ke-17 pada Ramadan kali ini.