TEMPO.CO, Jakarta - Perintah Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia tidak membuat takut nelayan negeri tetangga. Hal ini dinyatakan Khomsan, operator kapal penangkap ikan Thailand, kepada harian Bangkok Post, Kamis, 26 Maret 2015.
Khomsan mengaku memberikan suap--yang dia sebut sebagai biaya konsesi--agar kapal yang disita di Indonesia dikembalikan. "Sebagian besar kapal nelayan Thailand membayar biaya konsesi untuk Angkatan Laut atau polisi laut Indonesia," kata nelayan dari Thailand timur ini.
Iuran konsesi bulanan ini dibayarkan kepada sejumlah pihak berwenang yang bertanggung jawab atas wilayah perairan di Indonesia. "Nilai suapnya 10-20 juta baht suap agar kapal kami bisa kembali," kata Khomsan. Nilai 1 baht adalah Rp 399, sehingga angka suap itu sebesar Rp 3,9-7,9 miliar.
Bahkan operator kapal kerap harus membayar lebih dari angka tersebut. Khomsan sendiri mengaku mengoperasikan 21 kapal pukat dan lima kapal dengan unit freezer.
Khomsan telah mengeruk ikan di perairan Indonesia selama hampir sepuluh tahun. Menurut dia, perairan Indonesia terbagi menjadi zona utara dan selatan. Zona selatan, yang dekat Australia dan Papua Nugini, memiliki hasil laut yang melimpah. Bahkan kapal-kapal Thailand sering melaut selama berbulan-bulan untuk mengoptimalkan tangkapan.
Baca Juga:
Ketika ada kapal nelayan Thailand yang ditangkap, biasanya kemudian ditenggelamkan atau disita. Sementara itu, kata dia, awak kapal akan ditahan hingga kasus yang membelit mereka selesai. "Tapi, bagi mereka yang membayar biaya konsesi, broker akan membantu mengurusnya," kata Khomsan.
Biasanya ada biaya tambahan sekitar 50 ribu baht (sekitar Rp 19 juta) per kapal. Bahkan ketika kapal yang ditahan berjenis pukat, mereka harus membayar lebih dari satu juta baht untuk melepaskannya.
Belakangan pemerintahan Presiden Jokowi menangkap kapal asing yang melakukan pencurian ikan. Akibat kerasnya peraturan di Indonesia ini, beberapa operator Thailand beralih ke perairan Malaysia. "Risiko di Indonesia lebih besar sejak pemerintah mereka membuat perubahan," kata Khomsan.
FAIZ NASHRILLAH | BANGKOK POST
