Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aset Lapindo Menyusut Rp 300 Miliar Setelah Diaudit BPKP  

image-gnews
Pusat semburan dan wilayah yang terkena luberan lumpur panas Lapindo, tampak dari aatas Porong Sidoarjo, 26 Mei 2014. Pada peringatan delapan tahun semburan lumpur panas Lapindo, warga korban lumpur panas menunggu pelunasan pembayaran yang hingga sekarang belum terealisasi. ANTARA/Eric Ireng
Pusat semburan dan wilayah yang terkena luberan lumpur panas Lapindo, tampak dari aatas Porong Sidoarjo, 26 Mei 2014. Pada peringatan delapan tahun semburan lumpur panas Lapindo, warga korban lumpur panas menunggu pelunasan pembayaran yang hingga sekarang belum terealisasi. ANTARA/Eric Ireng
Iklan

TEMPO.COJakarta - Nilai aset PT Minarak Lapindo Jaya menyusut setelah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi Rp 2,7 triliun dari nilai semula Rp 3,03 triliun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan penurunan aset ini  bukan karena adanya aset bodong, melainkan ada beberapa bidang tanah yang dihitung dua kali. 

Selain itu, terdapat bonus yang diberikan Lapindo kepada masyarakat yang bukan untuk pembayaran tanah. "Jumlahnya (bonus) sekitar Rp 200 miliar," katanya di Jakarta Convention Center, Selasa, 24 Maret 2015. Dia menuturkan istilah bonus tersebut, menurut BPKP, tidak dapat dimasukkan ke dalam aset Minarak.

Dalam laporan ke Basuki sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, audit BPKP menyebutkan aset Minarak sebesar Rp 2,7 triliun dari nilai semula Rp 3,03 triliun dan dana talangan korban lumpur Rp 767 miliar dari 781 miliar. Anggaran sebesar Rp 767 miliar untuk dana talangan telah dialokasikan dari Kementerian Keuangan.

Menurut Menteri, aset Lapindo yang menjadi jaminan hanya berupa tanah di dalam peta terdampak. Sebelum negara membayar dana talangan nantinya, pemerintah menahan sertifikat dan surat tanah milik Minarak senilai Rp 2,7 triliun selama empat tahun. Jika selama empat tahun pihak Minarak tidak dapat membayar dana talangan, pemerintah akan menyita aset seluas 420 hektare itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Surat (tanah) belum ada di tangan pemerintah, belum ada perjanjian, belum ada perundingan. Rencananya, tunggu Presiden datang, keppres ditandatangani, baru kami proses," kata Basuki. 

Dia mengatakan BPKP tidak mengaudit laporan keuangan Minarak, tapi hanya mengaudit aset yang akan dijadikan jaminan dana talangan. Pemerintah belum mendapatkan pernyataan kesanggupan Minarak membayar dana talangan. "Yang harus ditebus Bakrie Rp 767 miliar belum termasuk fasilitas sosial. Ada ponpes di situ yang akan dihitung beserta berkas delapan keluarga," tuturnya. 

ALI HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

9 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

Rumah dinas menteri di IKN dibangun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebanyak 36 unit di atas lahan dengan kontur berbukit.


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku dilema dalam menjaga harga beras karena petani butuh harga tinggi sedangkan ibu-ibu minta harga rendah.


Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

13 hari lalu

Proyek perancangan Memorial Park di ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

Bangunan baru di Istana Negara IKN seperti rumah menteri dan istana wakil presiden mendapat kritik. Berikut fakta-faktanya.


Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

Bakal rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN dikomentari Luhut, karena dianggap lebih kecil


Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

Adapun untuk ukurannya, rumah dinas menteri di IKN berdiri seluas 580 meter persegi di atas lahan 1.000 meter persegi, bangunan didominasi marmer.


Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

14 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato dalam acara Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

Tentang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran, Menteri PUPR mengatakan mengapresiasi rencana itu dan mengingatkan anggarannya besar.


Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

14 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (keempat kiri) meninjau proyek Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Kamis, 30 September 2021.  ANTARA/Raisan Al Farisi
Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

Menteri Basuki bercerita ukuran rumah dinas menteri di IKN membuat Menteri Luhut kaget karena dianggap lebih kecil dari di kompleks Widya Chandra.


Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

14 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan ada diskon tarif jalan tol selama musim libur Lebaran 2024.


Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

15 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.