TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk satuan tugas untuk memperbaiki efisiensi di sektor pelabuhan Tanah Air. Alasannya, biaya logistik yang sangat tinggi cukup dikeluhkan sebagai penghambat peningkatan perekonomian.
"Biaya logistik kita sangat mahal, sekitar 20 persen dari GDP," kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Februari 2015.
Sofyan menuturkan komponen biaya logistik yang paling signifikan adalah biaya transportasi. Juga masalah infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai sejak lama. "Juga bagaimana masalah bea-cukai ditingkatkan kecepatannya, termasuk masalah dwelling time," ujarnya.
Menurut Sofyan, satgas ini untuk sementara akan dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Perekonomian di bawah pengawasan langsung Wakil Presiden Indonesia. Pada pekan ini ia akan mengumpulkan perwakilan dari tujuh kementerian, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Tim ini akan mengidentifikasi permasalahan dalam pemanfaatan pelabuhan di Tanah Air. Sofyan menuturkan pemerintah akan memonitor pelabuhan setiap pekan. "Mudah-mudahan dalam tempo dua bulan ke depan semua yang bisa dilakukan dalam hal birokrasi bisa terselesaikan," ujarnya.
AYU PRIMA SANDI