TEMPO.CO, Jakarta - Sekumpulan nelayan yang mengaku berasal dari Maluku menggelar unjuk rasa pada pukul 11.00 WIB di depan kantor Kementerian dan Kelautan pada Kamis, 5 Januari 2015. Massa yang berjumlah sekitar 150 orang itu tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Perikanan Maluku, Forum Komunikasi ABK dan Nelayan Maluku, serta LSM Pemantau Layanan Publik dan Otoritas Penyelenggara Negara. Mereka menuntut agar Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan alat tangkap trawl dan Nomor 56 Tahun 2014 tentang moratorium izin kapal dicabut.
"Pengusaha, nelayan, dan ABK tidak bisa bekerja karena peraturan tersebut," ujar Afrudin, koordinator aksi unjuk rasa, hari ini.
Afrudin mengatakan, aturan yang dibuat Susi bertentangan dengan kesejahteraan nelayan. Sebab, kata dia, banyak kapal-kapal yang tidak bisa beroperasi lagi sehingga para ABK dan nelayan kehilangan mata pencahariannya. "Aturan ini produk luar negeri, banyak nelayan yang susah karena aturan ini," ujar dia.
Direktur Eksekutif LSM Pemantau Layanan Publik dan Otoritas Penyelenggara Negara Marao Hasibuan mengatakan aksi tersebut akan berlanjut menuju Istana Negara. "Habis ini kami mungkin ke Istana," ujar Marao. Dia menuntut agar Presiden Jokowi dapat berpihak kepada nelayan dan membuat aturan yang tidak menyusahkan nelayan.
Saat ini polisi tengah berjaga di depan gerbang masuk kantor Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Anggota Sabhara Polres Jakarta Pusat AKP Mustamin mengatakan telah mengerahkan sekitar 125 polisi yang tergabung dari Polres Jakarta Pusat, Polsek Gambir, dan Polda Metro. "Masih terkendali semuanya," ujarnya.
DEVY ERNIS
