TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana memperbaiki gaji pejabat pemerintah daerah jika kondisi perekonomian telah stabil. Hal ini disampaikan setelah seorang bupati mempertanyakan kenaikan gajinya sebesar enam kali yang dijanjikan oleh pemerintah sebelumnya.
"Kami akan segera perbaiki, tapi tunggu ekonomi kita stabil," katanya dalam dialog acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Hotel Bidakara, Kamis, 18 Desember 2014. Dia mengatakan perbaikan gaji pejabat pemerintah daerah akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat. (Baca juga: Rekening Gendut, Jaksa Bidik Bupati Pulang Pisau)
Kalla menyarankan para bupati dan wali kota tidak perlu membesarkan persoalan gaji. Dia mencontohkan gaji presiden yang hanya sebesar Rp 60 juta. "Kalau bikin pesta perkawinan sudah habis," katanya sambil tertawa. Kalla juga menyebutkan gajinya Rp 40 juta dan gaji setingkat menteri hanya Rp 19 juta.
Walaupun para kepala daerah mengeluhkan gajinya, Kalla mengatakan banyak orang yang ingin menjabat sebagai bupati atau wali kota. "Selain gaji, kan, ada tunjangan dan lain-lain, ada ekstra-ekstra sedikit. Kalau hanya soal gaji, banyak yang tidak mau jadi bupati," katanya. (Lihat pula: Diduga Berekening Gendut, Berapa Gaji Alex Noerdin?)
Hari ini pemerintah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam acara ini Presiden Joko Widodo, jajaran menteri kabinet kerja, dan para gubernur se-Indonesia. (Baca: Gaji Gubernur 'Cuma' Rp 3 Juta, Segera Dinaikkan)
ALI HIDAYAT
Terpopuler
Begini Pembubaran Nonton Film Senyap di AJI Yogya
Ah Poong Sentul Bogor Disegel
'Titiek Soeharto Tak Pantas Jadi Ketua PMI'
3 Persamaan Heboh Acara Anang dan Raffi Ahmad
Polisi Tangkap Demonstran Anti-Natal di Mojokerto
