TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mengatakan konsep holding BUMN yang saat ini dijalankan tidak tepat. Seharusnya holding atau induk perusahaan merupakan perusahaan baru, bukan perusahaan lama.
Penunjukan suatu perusahaan menjadi induk, menurut dia, akan membuat kinerja perusahaan tersebut rangkap dan tak efisien. “Tapi saya kira holding yang dimaksud Pak Dahlan adalah pembentukan perusahaan baru. Kalau yang saat ini konsepnya Kementerian Keuangan,” kata Said saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2014.
Menteri Negera Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memastikan pembentukan perusahaan holding perkebunan dan kehutanan telah disetujui pemerintah. Peraturan pemerintah tentang holding tersebut diperkirakan akan terbit pada akhir September 2014. Di sektor perkebunan, PT Perkebunan Nusantara III Medan ditunjuk sebagai induk. Adapun di sektor kehutanan pemerintah menunjuk Perum Perhutani. Sebelumnya sudah terbentuk holding BUMN perusahaan semen dan pupuk.
Selain itu, menurut Said, konsep seperti ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan. Direktur utama perusahaan yang ditunjuk menjadi induk, misalnya, tidak mendapat penyesuaian gaji. Padahal mereka bertanggung jawab terhadap banyak perusahaan. Secara psikologis juga dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sosial. Dia mencontohkan kasus pada holding BUMN semen. "PT Semen Gresik ditunjuk menjadi holding, padahal perusahaan lain lebih dahulu berdiri."
Contoh lain terdapat pada holding perkebunan. Penunjukan PTPN III Medan sebagai holding juga dikhawatirkan akan menimbulkan efek psikologis. “Kalau mau rapat, misalnya, orang Jawa yang harus rapat ke Medan,” katanya. Padahal selama ini Pulau Jawa dianggap sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, sebagian besar PTPN juga berlokasi di pulau ini.
FAIZ NASHRILLAH
Kronologi Kerusuhan Massa Pro-Prabowo di MK
MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo
Bisakah Prabowo Menang di MK? Ini Prediksi Pakar
Putusan Gugatan Prabowo di MK Setebal 4.390 Lembar
SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi